Polemik Freeport, ibarat sinetron antar geng yang berebut saham

Rizal Ramli ingin kontrak Freeport harus menguntungkan bagi kepentingan rakyat Indonesia.

2015-12-03 12:42:10

rizal ramli

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memperdengarkan rekaman perbincangan antara Ketua DPR Setya Novanto, Dirut PT Freeport Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha minyak Rizal Chalid. Banyak nama dan misteri terungkap dalam perbincangan tersebut. Termasuk soal rencana perpanjangan kontrak karya PT Freeport.

Menanggapi hal ini, Menko Kemaritiman dan SDM Rizal Ramli menegaskan bahwa polemik ibarat sebuah sinetron. Lagi-lagi dia menyebut, saat ini ada dua geng yang sedang berebut saham PT Freeport.

"Ya seperti saya pernah katakan ini kan bagaikan sinetron. Pertentangan antar geng yang berebut saham," kata Rizal Ramli di Istana, Jakarta, Kamis (3/12).

Namun sayang, Rizal tidak menjelaskan siapa dua geng yang berebut saham yang dimaksud. Yang jelas, kata dia, kunci dari perdebatan ini apakah rakyat Indonesia dapat menjadi lebih baik atau tidak.

"Presiden sudah menjelaskan dan kami dari dulu juga sama poinnya. Satu, Freeport harus membayar royalti lebih tinggi, 6-7 persen karena di masa lalu akibat hengki pengki membayar royalti yang hanya 1 persen," jelas Rizal.

"Kedua, Freeport harus tanggung jawab soal prosesing limbah dan itu ada laporannya semua bagaimana tanya saja bekas-bekas Dirjen KLH bagaimana Freeport membuang limbah seenaknya tanpa proses," tambahnya.

Ketiga, lanjut Rizal, Freeport wajib membangun smelter. Menurut dia,Undang-Undang sendiri sudah harus dilaksanakan sejak tahun 2009 tetapi dengan sengaja Freeport menunda-nunda. Kemudian soal divestasi.

"Jadi di luar perdebatan yang kiranya seru, ramai di DPR kemarin, kita jangan lupa arahnya. Arahnya Indonesia harus dapat manfaat lebih besar dari Freeport karena selama ini dirugikan. Di luar itu kita anggap saja ini perebutan antar geng yang berebut daging lah, apalah kue," tutup Rizal.

Poin kedua yang disampaikan Rizal soal limbah ini juga sempat disinggung di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (DPR).
Kejadian tersebut ketika Wakil Ketua MKD Kahar Muzakir bertanya ke Menteri Sudirman Said soal konsentrat dan limbah Freeport.

"Apakah benar saudara mengizinkan PT Freport mengekspor konsentrat?" tanya Kahar dalam sidang MKD tersebut, Rabu (2/12).

Atas pertanyaan itu Sudirman sempat menolak menjawabnya. Menurut Sudirman, pertanyaan tersebut tidak ada relevannya dengan kasus yang dia adukan ke MK. Sudirman juga menegaskan bahwa persoalan tersebut sudah pernah dia sampaikan di Komisi VII DPR.

(mdk/rnd)