Polda NTB kumpulkan data kasus dugaan pemotongan jatah benih bawang putih

Salah satu Kelompok Tani Orong Sorga, Sinawarni mengatakan dalam realisasinya, benih lokal yang dibagikan oleh PT Pertani tidak sesuai dengan data. Indikasi pemotongan jatah kelompok tani muncul. Bahkan, ada beberapa kelompok tani yang namanya tercantum dalam data, tidak mendapatkan jatah sepersen pun.

Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengumpulkan data dan keterangan, terkait kasus dugaan pemotongan jatah benih bawang putih hak kelompok tani di Kabupaten Lombok Timur. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB Kombes Syamsudin Baharuddin menegaskan, pihaknya menurunkan tim guna melakukan pengecekan langsung ke lapangan serta memeriksa sejumlah saksi.

"Sekarang kami sedang puldata (pengumpulan data) dan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan)," kata Syamsudin kepada wartawan, Senin (28/5).

Syamsudin menegaskan bahwa timnya sejak pekan lalu telah turun lapangan dengan menemui sejumlah pihak yang berkaitan dengan penyaluran bantuan, mulai dari kalangan petani bawang putih sampai pejabat Dinas Pertanian Lombok Timur.

"Dari dinas kita sudah dapatkan data. Ada juga beberapa petani yang sudah kita mintai keterangannya," ujarnya.

Diutarakannya, upaya puldata dan pulbaket ini masih akan terus berlanjut sampai bahan yang dibutuhkan dirasa cukup mengarahkan ke dugaan pemotongan jatah.

"Anggota masih terus kumpulkan data lapangan. Kita akan kupas," ucapnya.

Dalam perkara ini, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur disebut-sebut mendistribusikan 350 ton benih bawang putih lokal, yang dibagikan kepada 181 kelompok tani yang tersebar di 18 desa se-Kabupaten Lombok Timur.

Dengan luasan yang berbeda-beda, setiap kelompok tani mendapatkan kuota benih lokal bersama dengan paket pendukung hasil produksinya, mulai dari mulsa, pupuk NPK plus, pupuk hayati ecofert, pupuk majemuk dan pupuk organik.

Benih bawang putih lokal sebanyak 350 ton dibeli dari hasil produksi petani di Kecamatan Sembalun pada periode panen pertengahan tahun 2017. Benih bawang putih lokal dibeli pemerintah melalui salah satu BUMN yang dipercaya sebagai penangkar yakni PT Pertani, di mana pembeliannya menggunakan anggaran APBN-P 2017 senilai Rp 30 miliar.

Namun pada saat penyaluran bantuannya di akhir tahun 2017, banyak kelompok tani yang mengeluh tidak mendapatkan jatah sesuai data. Bahkan ada sebagian dari kelompok tani yang tidak sama sekali kebagian jatah.

Salah satu Kelompok Tani Orong Sorga, Sinawarni mengatakan dalam realisasinya, benih lokal yang dibagikan oleh PT Pertani tidak sesuai dengan data. Indikasi pemotongan jatah kelompok tani muncul. Bahkan, ada beberapa kelompok tani yang namanya tercantum dalam data, tidak mendapatkan jatah sepersen pun.

"Seperti salah satu rekan kami dari Desa Sembalun Bumbung, atas nama Kelompok Tani Sembalun Bumbung Hijau, dengan ketuanya Amaq Gofar, luas lahannya 2 hektare, jatah benih lokalnya 1.400 kilogram. Sebiji pun dia tidak dapat, dikemanakan benihnya," tuturnya.

Adapun salah satu Kelompok Tani Montong Mentagi juga mengungkapkan keterbatasan benih bawang putih lokal di Sembalun kemudian berimbas pada 11 importir yang ingin melaksanakan kewajibannya menanam 5 persen dari besar kuota impornya. Masyarakat yang sempat mendapatkan tawaran untuk menanam benih bawang putih impor, menolak karena dari segi kualitas dan kuantitas produksinya jauh dari benih lokal.

"Beberapa importir pernah datang menawarkan ke saya, mereka mengeluh karena kesulitan mendapatkan benih lokal, salah satunya yang ketemu dengan saya itu dari PT Jakarta Sereal, mereka sempat tawarkan kerja sama, tawarkan benih impor, tapi kita tolak, karena produksinya jauh dari standarisasi benih lokal," tuturnya.