PN Tanjungpinang akan Gelar Sidang Praperadilan Kasus Korupsi di Kejati Kepri

Boyamin mendaftarkan gugatan praperadilan atas mangkraknya penanganan perkara korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna di PN Tanjungpinang pada Rabu (28/8).

2019-09-19 12:03:02

Kasus korupsi

Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang akan menggelar sidang praperadilan kasus mangkraknya perkara korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna. Sidang praperadilan yang akan dipimpin hakim tunggal Guntur Kurniawan, SH dengan panitera L. Siregar itu akan digelar di Pengadilan Negri (PN) TanjungpinangSidang praperadilan yang akan dipimpin hakim tunggal Guntur Kurniawan, SH dengan panitera L. Siregar itu akan digelar, Jumat (20/9).

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesai (MAKI) Boyamin Saiman mengaku siap menghadapi sidang tersebut.

"Sejak awal mendaftarkan gugatan ke PN Tanjungpinang, kami sudah siap menghadapi sidang praperadilan kasus ini," kata Boyamin di Jakarta, Kamis (19/9).

Boyamin mendaftarkan gugatan praperadilan atas mangkraknya penanganan perkara korupsi tunjangan perumahan DPRD Natuna di PN Tanjungpinang pada Rabu (28/8). Atas pendaftaran tersebut, Ketua PN Tanjungpinang Admiral, SH, MH kemudian menunjuk hakim tunggal Guntur Kurniawan, SH dibantu panitera L. Siregar untuk menyidangkan perkara dengan nomor registrasi 3/Pid.Pra/2019/PN Tpg. tersebut.

"Kami sudah siapkan materi gugatannya. Sebaliknya, kami justru khawatir pihat tergugat yang belum siap menghadapi sidang praperadilan ini," ungkap Boyamin.

Terkait gugatan kasus tersebut, Boyamin kembali menegaskan komitmen MAKI untuk proaktif menggugat perkara-perkara yang mangkrak penangangannya, terutama perkara korupsi yang merugikan keuangan negara.

Dia mencontohkan dugaan kasus korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Natuna tahun 2011-2015 senilai Rp7,7 miliar. Menurut dia, penanganan kasus tersebut sudah dua tahun menggantung di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri.

"Padahal, dalam proses penyidikan yang dilakukan sejak 2017 lalu, Kejati Kepri telah menetapkan lima orang tersangka. Dua di antaranya mantan Bupati Natuna, Raja Amirullah dan Ilyas Sabli," ungkapnya.

Kemudian, kata Boyamin, Ketua DPRD Natuna periode 2009–2014 Hadi Chandra, termasuk Sekda Kabupaten Natuna periode 2011-2016 Syamsurizon yang juga pernah menjabat sebagai Ketua tim TAPD serta Makmur selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) Natuna periode 2009-2012.

Dia menjelaskan, kelima orang tersebut ditetapkan jadi tersangka setelah tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) di bawah pimpinan Kajati Keptri yang saat itu dijabat Yunan Harjaka, menyebutkan telah menemukan adanya alat bukti yang cukup dalam proses pengalokasian dan pencairan dana tunjangan perumahan unsur pimpinan dan anggota DPRD Natuna sejak 2011-2015.

Pemberian tunjangan perumahaan pimpinan dan anggota DPRD Natuna itu dialokasikan dari APBD Natuna sejak 2011-2015. "Pemberian tunjangan itu tanpa menggunakan mekanisme aturan serta tidak sesuai dengan harga pasar setempat, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp7,7 miliar," jelasnya.

(mdk/rhm)