PKS Nilai Syarat PCR Tetap Menyulitkan Rakyat meski Harga Turun
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menilai tes PCR sebagai syarat perjalanan merupakan kebijakan yang menyulitkan rakyat. Dia mendesak pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan itu, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang baru mulai merangkak bangkit seusai berbagai pembatasan sosial.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menilai tes PCR sebagai syarat perjalanan merupakan kebijakan yang menyulitkan rakyat. Dia mendesak pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan itu, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang baru mulai merangkak bangkit seusai berbagai pembatasan sosial.
"Meskipun diturunkan harganya, kebijakan tes PCR sebagai syarat perjalanan menyulitkan dan memberatkan rakyat. PKS concern dalam masalah keluarga, adanya beban tes PCR sebagai syarat perjalanan pasti menambah beban biaya belanja keluarga," papar Mufida dalam keterangannya, Sabtu (30/10).
Ia menyebut tes PCR sebagai syarat perjalanan juga memiliki beberapa catatan. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur yang cepat dalam memproses hasil PCR. Padahal, kebutuhan dalam perjalanan adalah kecepatan dalam proses.
"PCR memerlukan waktu lebih lama untuk mengetahui hasilnya. Padahal sampling droplet yang dites berlaku pada saat dites, sehingga saat bepergian setelah dua hari berikutnya misalnya, apakah hasil tesnya masih akurat?" tanyanya.
Penambahan beban ini, ungkap Mufida, akan berdampak bagi mereka yang bepergian lebih dari tiga hari. Sebab saat ini hasil tes PCR berlaku selama tiga hari.
"Berapa pun harganya meski sudah diturunkan Rp275 ribu, jika perginya lebih dari tiga hari, maka harus dua kali PCR untuk pulang pergi, sehingga semakin menambah beban masyarakat," terang Mufida.
Dia mendorong agar agresivitas vaksinasi lebih ditingkatkan. Vaksinasi dilakukan guna meminimalisasi dampak berat dari penularan Covid-19.
"Vaksin sudah dijadikan sebagai syarat dalam mengakses fasilitas publik. Kini ditambah syarat PCR untuk perjalanan. Kebijakan ini harus ditinjau ulang," ujar Mufida.
Sebelumnya, anggota DPR RI Fraksi PKS, Sukamta menyebut bahwa kebijakan PCR ini lebih kuat muatan bisnisnya daripada tujuan kesehatan. "Kebijakan ini aneh dan terlalu jelas motifnya. Data Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai impor alat tes PCR hingga 23 Oktober 2021 mencapai Rp2,27 triliun melonjak drastis dibandingkan dengan bulan Juni senilai Rp523 miliar," ucapnya.
"Para importir kit tes PCR ini luar biasa. Berani dan punya terawangan jitu bisa menduga bahwa kebutuhan kit PCR akan meningkat. Padahal bulan lalu belum ada kebijakan soal kewajiban tes PCR dikeluarkan oleh pemerintah," papar Sukamta.
Reporter: Delvira Hutabarat/Liputan6.com.
Baca juga:
Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Wajib Bawa Kartu Vaksin dan Surat Negatif Corona
Jaringan Laboratorium Intibios Mulai Terapkan Tarif Baru PCR Rp275.000
Anggota DPR Saran Pemerintah Batalkan Wajib Tes PCR Sebagai Syarat Naik Pesawat
Bandingkan Penggunaan PCR di Amerika dan Singapura dengan Indonesia
Serikat Pekerja Angkasapura II Minta Syarat Terbang Cukup Hasil Tes Antigen
Satgas Covid-19 Minta Laboratorium Patuhi Batas Tarif Tertinggi Tes PCR