PKL minta pemerintah tertibkan pedagang ritel modern

PKL minta pemerintah tertibkan pedagang ritel modern. Pedagang Kaki Lima mengharapkan dukungan pemerintah dalam menertibkan pedagang ritel modern yang mematikan ekonomi kerakyatan. Dukungan itu berupa mencabut kebijakan izin ritel.

Pedagang Kaki Lima mengharapkan dukungan pemerintah dalam menertibkan pedagang ritel modern yang mematikan ekonomi kerakyatan. Dukungan itu berupa mencabut kebijakan izin ritel.

"Kami berharap Presiden mencabut kebijakan izin ritel modern yang sudah masuk pelosok kota dan perdesaan. Ini membunuh ekonomi rakyat kita, mari kembali ke UUD 1945," kata Ketua DPP Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) Ali Mahsun, seperti dilansir Antara, Selasa (2/5).

Ali mengatakan untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, pihaknya berharap Presiden melakukan revolusi PKL Indonesia dengan mengeluarkan Instruksi Presiden ke pemerintah daerah agar merealisasikan Perpres 125 tahun 2012 tentang pemberdayaan PKL. "Presiden harus beri perintah kepada pemda untuk segera terbitkan Perda," ujarnya.

Dia juga meminta agar Presiden Jokowi mewujudkan lima instrumen PKL, salah satunya yakni menyediakan lahan usaha bagi PKL agar dapat diberdayakan. "Kemudian pemerintah harus memastikan dana kredit usaha rakyat sebesar Rp 110 triliun mudah diakses oleh PKL, sebab sebagian besar bank masih mensyaratkan agunan untuk PKL," ujar dia.

Menurut dia, apabila dana Rp 110 triliun itu bisa diakses PKL maka 15 juta ekonomi rakyat akan tercipta sehingga pengangguran dapat berkurang.

(mdk/eko)