Pimpinan KPK sebut 32 persen 'pasien' kasus korupsi berasal dari parpol

2017-09-13 17:02:00

KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan jajarannya. Basaria mengatakan pihaknya ingin mengajak Demokrat untuk membangun sistem integritas partai politik.

Sebab, hasil survei menyebutkan partai politik menjadi salah satu lembaga yang tidak dipercaya publik. Penyebabnya adalah banyaknya korupsi yang melibatkan kader partai politik.

"Hari ini bersamaan dengan Nasdem juga tujuannya hanya satu karena memang kebetulan KPK itu telah melakukan beberapa kajian tentang sektor politik. Karena kita tahu ada beberapa permasalahan di sektor politik kita tahu partai politik merupakan lembaga yang tidak dipercaya," kata Basaria di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Basaria menerangkan, 32 persen dari 'pasien' yang ditangani KPK merupakan kader partai politik. Sebagian besar kader partai terjerat korupsi saat menjabat sebagai kepala daerah, hingga anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah.

Masalah ini berimbas pada partisipasi publik dalam Pemilihan Umum. Partisipasi publik dalam gelaran-gelaran demokrasi menjadi rendah yakni hanya 64 persen berdasarkan survei tahun 2015.

"Kita tahu 32 persen pasien yang ada di KPK itu merupakan aktor politik kepala daerahnya ada 78 dan anggota legislatif pusat dan daerah itu ada 134 orang. Ini adalah update terakhir bulan Juni 2017 kita harapkan ini update yang terakhir untuk tidak bertambah lagi," uujarnya

Atas kondisi ini, Basaria menyebut KPK memiliki kewajiban untuk turun tangan melakukan upaya pencegahan praktik korupsi yang dilakukan aktor politik. Hal ini merupakan mandat dari UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

"Tapi kalau berbicara pencegahan kita sudah berkomunikasi dengan harus berkomunikasi dengan kementerian dan lembaga maupun instansi terkait termasuk seluruh masyarakat. Dan salah satunya disini adalah partai politik," tandas Basaria.(mdk/bal)