Pimpinan Komisi IV: SBY harusnya tak izinkan Gita mundur

Firman Soebagyo meminta agar KPK ikut melakukan investigasi atas persoalan impor beras asal Vietnam.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya tidak mengizinkan Gita Wirjawan mundur dari posisi Menteri Perdagangan (Mendag). Sebab, menurutnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertanggungjawab atas persoalan impor beras asal Vietnam.

"Sebaiknya SBY tidak mengizinkan dulu, harus pertanggungjawabkan secara politis. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Tentunya pejabat yang bertanggungjawab harus diusut," ujar Firman Soebagyo saat diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (1/2).

Menurutnya, persoalan tersebut harus diinvestigasi karena sudah masuk ke wilayah pabean. Sehingga, dapat masuk ke ranah hukum dengan terobosan KPK ikut menyelidiki.

"Impor beras itu ilegal. Ini tidak layak lagi saya minta kepada semua pihak untuk dilakukan investigasi," katanya.

Dia mengatakan, dengan dilakukan investigasi maka dapat menentukan pihak yang bertanggung jawab, pihak yang mengeluarkan Surat Perintah Impor (SPI) karena persoalan ini sampai menyeret Bulog.

"Siapa pelanggarnya, siapa pelakunya, dari mana izinnya. Kedelai harus diinvestigasi, gula rafinasi harus diinvestigasi," jelasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan pengamat pertanian Khudori. Menurutnya, KPK harus dilibatkan untuk melakukan investigasi dalam persoalan itu. Sebab, selama ini saat persediaan beras surplus malah dilakukan impor.

"KPK harus masuk, misal tahun 2011 itu impor kita 2,7 juta ton, ini bukan beras premium karena kan kalau premium berasnya kecil-kecil, ini pasti beras medium. Kemudian tahun 2013 kita impor 1,97 juta ton, padahal surplus 4-5 juta. Menjadi persoalan benarkah surplus itu?" jelasnya.(mdk/dan)