Pimpinan DPR minta penolakan JK soal Densus Tipikor disambut positif

Dia menyarankan agar pendapat JK lebih baik menjadi bahan pertimbangan antara Komisi III dan Polri. Namun, Taufik meyakini rencana Polri dan Komisi III membentuk Densus Tipikor bertujuan agar pemberantasan korupsi lebih baik di Indonesia.

2017-10-18 15:00:06

DPR

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak Densus Tipikor harus diambil sisi positif yakni menyangkut efektivitas pemberantasan korupsi. Apalagi, kata dia, Densus Tipikor ini masih dalam tahap pembentukan.

"Sungguh pun misalnya ada pendapat dari Pak JK mungkin sifatnya kita ambil yang positif saja, dalam artian mungkin maksudnya adalah mengarah ke efektivitas," ujar Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10).

Dia menyarankan agar pendapat JK lebih baik menjadi bahan pertimbangan antara Komisi III dan Polri. Namun, Taufik meyakini rencana Polri dan Komisi III membentuk Densus Tipikor bertujuan agar pemberantasan korupsi lebih baik di Indonesia.

"Mereka memiliki peran sangat penting juga untuk peningkatan penegakan hukum di bidang korupsi," tegasnya.

Disinggung soal perbedaan pendapat Presiden Joko Widodo dan Wapres JK, Taufik menganggap hal tersebut merupakan pendapat pribadi yang bisa diambil sisi positifnya.

"Jadi ini baru pendapat-pendapat pribadi yang saya pikir positif untuk pengayaan materi, enggak usah dijudgment mana yang benar mana yang salah," tukasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak pembentukan Densus Anti korupsi di tubuh Kepolisian RI. Dia menyarankan agar Kepolisian membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi.

"Difokuskan dulu lah di KPK itu, dan KPK dibantu, sambil bekerja secara baik," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (17/10).

Wapres JK menilai, tidak ada hal mendesak dalam memberantas korupsi sehingga belum diperlukan Densus Antikorupsi. Apalagi, KPK masih bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

"Tim yang ada sekarang (di KPK) juga bisa," ucapnya.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini khawatir jika Densus Antikorupsi dibentuk malah menimbulkan ketakutan bagi kepala daerah. Akibatnya, kinerja kepala daerah terhambat dan mempengaruhi situasi nasional.

(mdk/rhm)