PGRI Soal Sistem UN Dihapus: Ini Jangan Coba-coba, Perlu Kajian Matang
"Pengalaman yang lalu, ramai juga. Pak menteri diganti, ribut lagi. Kemudian sampai menggunakan kurikulum macam-macam," kata Ketua PB PGRI Didi Suprijadi.
Beragam reaksi muncul setelah Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan menghapus Ujian Nasional (UN) pada 2021. Ketua PB PGRI Didi Suprijadi menegaskan, guru itu hanya eksekutor. Sehingga, dirinya meminta jangan ini menjadi ajang coba-coba.
"Kami dari guru hanya melakukan. Ini jangan coba-coba. Perlu kajian memang betul. Kami setuju-setuju. Perlu hati-hati. Pengalaman yang lalu, ramai juga. Pak menteri diganti, ribut lagi. Kemudian sampai menggunakan kurikulum macam-macam," katanya dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (14/12).
Menteri Nadiem Harus Tunjukkan Kajian UN Harus Dihapus
Anggota DPR RI Komisi X, Putra Nababan, meminta Nadiem memaparkan terlebih dahulu hasil kajian yang menunjukkan UN harus dihapus agar tak terus menjadi polemik.
"Kita minta kajiannya. Kami Komisi X meminta kajiannya berikan kepada kami. Jangan sampai nanti diputuskan, nanti kajiannya melenceng sedikit, jadi polemik lagi," kata Putra.
Dia menegaskan, pihaknya juga ingin melihat grand design dan road map pendidikan yang akan dibawa ke depan.
"Jangan ganti menteri, ganti kurikulum," tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Alasan UN Dihapus
Sebelumnya, Nadiem Makarim menegaskan bahwa Ujian Nasional atau UN 2020 merupakan yang terakhir. Dalam artian, pada tahun 2021 ujian nasional dihapus dan digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
"Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," jelas Nadiem.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)