Petani tembakau tak mau halangi RPP tembakau

Asosiasi Petani Tembakau minta dilibatkan dalam penyusunan RPP yang hingga kini belum disahkan pemerintah.

Petani tembakau berjanji tidak akan menghalangi upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat seperti yang tertuang dalam RPP Tembakau. Namun dengan syarat tetap memperhatikan keberadaan petani tembakau.

"Permasalahan rokok ini jangan disederhanakan sebagai isu kesehatan saja. Kami bukan tidak mau diatur tapi harus ada aturan yang berkeadilan. Menanam tembakau itu melibatkan 2,1 juta rakyat," tegas Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Nurtantio Wisnu Brata Jateng dalam diskusi bertema 'Ada Apa di Balik Kampanye Anti Rokok? Mengungkap Aliran Dana Kampanye Anti Rokok', di Jakarta, Kamis (27/6).

Menurut Wisnu, RPP buatan Kemenkes ini jelas-jelas menafikan keberadaan petani. Selain tak diikutsertakan dalam pembahasan, dalam RPP tembakau ini petani memang diperbolehkan untuk menanam tembakau tapi bukan untuk produksi rokok.

"Pasal 58 menjelaskan pemerintah dan pemda mengimbau petani untuk diversifikasi produk tembakau tapi tidak digunakan untuk rokok melainkan pestisida dan obat-obatan. Yang dipertanyakan apakah sudah ada pasarnya?" ujar Wisnu.

Oleh karena itu, Wisnu mengusulkan jalan tengah di mana RPP tembakau dan petani tembakau tidak bersinggungan. "Jalan tengahnya adalah RPP Tembakau dikonstruksi ulang, ditolak dan buat aturan lagi yang berkeadilan. Lalu buruh, petani, stakeholder duduk dalam satu meja dan dilibatkan," tegas Wisnu.

Sebelumnya, proses Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terus berjalan. Terakhir RPP ini tinggal menunggu sidang kabinet untuk diputuskan. Namun RPP Tembakau yang dibuat Menkes sebelumnya, Endang Rahayu masih terus menuai kontroversi.(mdk/bal)