Peta rawan konflik Pilkada bisa berubah, Polri tunggu penetapan calon oleh KPU

Pemetaan daerah rawan konflik juga memperhatikan jumlah massa bakal calon yang tak lolos maupun lolos proses di KPU. Acuan Polri dalam memetakan wilayah konflik juga memperhatikan jumlah massa dan militansinya.

2018-01-22 21:07:53

Pilkada Serentak

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah memetakan daerah yang dianggap rawan konflik selama Pilkada serentak 2018 berjalan. Namun, kepastian pemetaan wilayah itu masih menunggu penetapan bakal calon dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 12 Februari 2018.

"Kalau Mapping itu nanti kita lihat pada saat penetapan, sekarang ini kan masih belum, setelah tanggal 12 nanti pasti akan berubah peta konfigurasinya berubah, mungkin kita bisa indikasikan daerah-daerah yang rawan yang mendukung si A banyak dan dukung si B banyak gitu kan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/1).

Pemetaan daerah rawan konflik juga memperhatikan jumlah massa bakal calon yang tak lolos maupun lolos proses di KPU. Acuan Polri memetakan wilayah konflik juga memperhatikan jumlah massa dan militansinya.

"Ini ada satu indikasi ada kontestasi yang rawan dengan melibatkan massa yang cukup signifikan. tapi nanti saat ditetapkan si A gak diterima oleh KPU, itu akan berubah konfigurasi nya, jadi sabar dulu tunggu sampai nanti tanggal 12 Februari lebih detail lagi," papar Setyo.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Mohammad Iqbal mengatakan Mabes Polri sudah melakukan langkah preventif berupa perencanaan pengamanan di seluruh Indonesia.

"Kemarin pada saat apel Kasatwil itu kita visinya adalah seluruh wilayah seluruh Kapolres, Kapolda siapkan rencana pengamanan di pilkada serentak," kata Iqbal ujarnya saat ditemui di Monumen Nasional, Sabtu (2/12).

"Pada potensi kerawanan yang ada kita sudah mapping yang jelas Mabes Polri tidak underestimate potensi kerawanan apapun termasuk isu sara," sambungnya.

(mdk/noe)