Perpanjangan kontrak JICT ke perusahaan asing dinilai penuh keanehan

Ada 'orang kuat' di belakang Dirut Pelindo II RJ Lino, sehingga kontrak HPH diperpanjang tanpa persetujuan Kemenhub.

Pengamat politik Tjipta Lesmana mengendus kecurangan dalam perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) yang diserahkan ke perusahaan asal Hong Kong, Hutchison Port Holdings (HPH) ‎selama 20 tahun (2019-2039).

Dia menduga ada 'orang kuat' di belakang Dirut Pelindo II RJ Lino, sehingga kontrak HPH diperpanjang tanpa persetujuan Kementerian Perhubungan selaku operator.

Tjipta menjelaskan, sebelum ada UU Pelabuhan, Pelindo memiliki peran sebagai regulator merangkap operator. Namun setelah UU Pelabuhan lahir, Pelindo hanya sebagai operator. Regulatornya adalah Menteri Perhubungan.

Tjipta mengatakan, menteri perhubungan dari mulai EE Mangindaan hingga Ignasius Jonan sudah memberi peringatan agar tidak cepat-cepat memutuskan memperpanjang kontrak. Bahkan Jonan mengeluarkan surat agar Pelindo tidak memperpanjang kontrak.

"Karena merupakan suatu keanehan seorang RJ Lino berani memperpanjang kontrak kerja JICT hanya dengan berlandaskan surat rekomendasi dari Menteri BUMN Rini Soemarno, padahal sesungguhnya yang menjadi regulator pelabuhan adalah Menteri Perhubungan," ujar

Tjipta dalam diskusi soal kasus Pelindo II di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).

Tjipta mempertanyakan orang kuat yang membekingi RJ Lino. Dari keanehan itu dia memberikan dukungan penuh pada Pansus Pelindo II untuk ungkap siapa orang tersebut.

Persoalan lain mengenai konsesi. "Mestinya kan diberikan konsesi. Lino bilang tidak perlu, karena negara tidak kerja apa-apa dalam hal ini. Tidak kerja kok dapat uang? Nah ini aneh bin ajaib. Bagaimanapun ini kan negara, masak negara dicuekin begitu saja. Itu kata-kata Lino. Lino juga bilang negara tidak kerja apa-apa dalam hal ini perusahaan JICT dikelola oleh Pelindo dan HPH. Itu memang perusahaan raksasa dari Hongkong," bebernya.