Perludem sebut anggaran DPR harus efektif & efisien
Untuk itu, Titi mengungkapkan, seharusnya partai partai lainnya turut mendukung langkah yang akan diambil PSI dalam membersihkan anggaran di DPR. Harapannya, uang rakyat dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan bersama.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan pemangkasan anggaran bertujuan baik. Harapannya anggaran bagi anggota legislatif dapat lebih efektif dan efisien.
Dia mengungkapkan, perencanaan hingga implementasi penggunaan anggaran harus menggunakan pendekatan efektif dan efisien. Termasuk juga pembenahan pendanaan partai.
"Makanya kami mendukung penguatan dana alokasi negara untuk parpol. Sehingga dengan demikian Parpol enggak lagi membebani kadernya yang ada di eksekutif dan legislatif sebagai sumber pendanaan partai," katanya saat dihubungi, Sabtu (27/10).
Untuk itu, Titi mengungkapkan, seharusnya partai partai lainnya turut mendukung langkah yang akan diambil PSI dalam membersihkan anggaran di DPR. Harapannya, uang rakyat dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan bersama.
"Kalau saya harusnya partai mendukung. Kan itu untuk kepentingan orang banyak. Di era teknologi dan keterbukaan informasi cara lebih efektif dan efisien mudah dilakukan. Harusnya yang bisa diefisiensi harus dilakukan," ungkapnya.
Dia mengingatkan, anggota legislatif dipilih guna menyampaikan permasalahan dan menemukan solusi bagi rakyat. "Mestinya orientasinya pelayanan publik dan parlemen bersih. Harusnya gagasan parlemen bersih anti korupsi harus kita dorong," tutupnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PSI Tsamara Amany bicara tentang 'dosa-dosa' partai yang sudah lama berdiri tapi masih menjadi 'kebiasaan'. Setidaknya ada dua 'dosa' partai lama yang disebutkan Tsamara.
Pertama, Tsamara menyinggung soal komitmen partai lama terhadap pemberantasan korupsi. Kedua, soal proses rekrutmen partai lama tak jauh dari kata 'mahar politik'.
"Kita tidak tahu apa yang terjadi dan dibicarakan. Tapi kabar yang santer beredar selalu melibatkan sejumlah uang sebagai mahar. Tak ada uang, tak ada pencalonan," kata Tsamara dalam keterangan tertulis, Kamis (25/10).
Baca juga:
Tsamara 'serang' partai lama, Rommy minta PSI hormati fatsun koalisi
Pejabat publik terjerat korupsi, KPK akan lipatgandakan hukuman
Kemendagri dinilai lalai cegah korupsi kepala daerah
Sanksi penjara dinilai tak cukup untuk hilangkan budaya korupsi
Mahalnya ongkos jadi kepala daerah dinilai sebagai sumber korupsi