LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

Perbanyak Capres, Ketum PP Muhammadiyah Usul Presidential Threshold Diturunkan

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti penerapan presidential threshold (PT) 20 persen. Menurutnya, jumlah ideal pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak cukup hanya tiga.

2023-06-25 08:04:35
Regional
Advertisement

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti penerapan presidential threshold (PT) 20 persen. Menurutnya, jumlah ideal pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak cukup hanya tiga.

Dia mengusulkan penurunan PT atau ambang batas pencalonan presiden ke depan, untuk membuka peluang kandidat calon presiden lebih banyak.

"Ke depan sebenarnya harus ada perbaikan (presidential threshold) 20 persen harus diturunkan lagi, biar nanti pasangan calon lebih banyak. Memang kalau terlalu banyak itu kan repot juga. Akan tetapi jangan terlalu terbatas juga," kata Haedar seusai peresmian SM Tower and Convention, Yogyakarta, Sabtu (24/6). Dikutip dari Antara.

Advertisement

Menurut Haedar, di negara demokrasi idealnya pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak cukup dua atau tiga pasangan, tetapi ke depan perlu bertambah menjadi enam sampai tujuh pasangan calon.

"Demokrasi jangan terlalu ingin nanti mutlak besar menangnya, justru dalam proses demokrasi yang cair seperti itu dan terbuka banyak calon itu proses check and balances itu terbuka," lanjutnya.

Advertisement

Dengan pilihan capres yang lebih banyak, menurut dia, ruang publik makin tersalurkan sehingga tidak terjadi apatisme politik.

Selain itu, Haedar juga meminta seluruh peserta Pemilu maupun masyarakat agar dewasa dalam berpolitik dengan menganggap capres sebagai anak bangsa, bukan sekadar milik golongan tertentu.

"Dari mana calon presiden datangnya, dia harus ditempatkan sebagai anak bangsa. Dia harus ditempatkan sebagai milik bangsa. Ketika jadi, siapa pun dia harus menjadi milik bangsa, milik Indonesia, dan jangan lagi menjadi milik satu partai, satu golongan, atau satu koalisi," pungkasnya.

(mdk/cob)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.