Penyerapan Anggaran Tak Maksimal, Ridwan Kamil Sebut WFH Kurangi Produktivitas
"Mudah-mudahan dengan naiknya kinerja dan penyerapan se-indonesia, (pertumbuhan ekonomi IndonesiA dan Jabr) kita tidak minus," imbuh Ridwan Kamil.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai konsep work from home (WFH) atau bekerja di rumah membuat produktivitas berkurang. Hal ini menghambat penyerapan anggaran terutama dari sektor belanja negara sebagai satu sumber penggerak ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Dia mengatakan, setelah tak lagi melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat provinsi, pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah tidak lagi memberlakukan WFH.
"(Yang memberlakukan WFH dan tidak) masih 50:50. Masih ada yang belum (melepas WFH) tapi ada yang sudah (tidak memberlakukan WFH), karena hasil evaluasi, WFH ini kurang produktif. Jadi indikator kinerjanya, artinya penugasan-penugasannya kurang produktif. Bahwa secara fisik WFH-nya benar, tapi output kerjaan tidak memperkuat (produktivitas),” kata dia di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (16/7).
"Salah satunya penyerapan anggaran kita nih masih belum maksimal. Kemarin rapat di Istana Bogor, ekonomi kita di caturwulan II ini minus 4 (tingkat) se-Indonesia. Pak jokowi memerintahkan, bulan Juli, Agustus, September belanja negara sebagai satu satunya sumber penggerak ekonomi untuk dipush pembelanjaannya," ujar dia.
Dengan kebijakan WFH ketika PSBB, ada beberapa dinas yang tidak bisa ke lapangan untuk melakukan pembelanjaan secara maksimal. dia berharap hal ini bisa diatasi dengan tetap meningkatkan kewaspadaan.
"Mudah-mudahan dengan naiknya kinerja dan penyerapan se-indonesia, (pertumbuhan ekonomi IndonesiA dan Jabr) kita tidak minus," imbuh Ridwan Kamil.
Di sisi lain, Dia mengklaim anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19 masih aman dari hasil refocusing anggaran. Data penerima bantuan terus diperbaiki. Data terbaru, ada sebanyak 400 ribu orang dinyatakan tidak berhak lagi mendapatkan bantuan sosial karena sudah bekerja.
Ada pula yang sudah diverifikasi ulang, ternyata golongan orang mampu. Hal tersebut membuat anggaran menjadi lebih. "Saya kan contoh gubernur yang enggak banyak proyek lagi. Dulu bikin alun-alun, bikin apa, kan (sekarang) berhenti semua. Jadi banyak program pemerintah yang harus digeser ke 2021. Akibatnya, target saya makin slow dengan (pandemi) Covid-19 ini. Kan nyawa (masyarakat) urusan utama," terang dia.
Melambatnya target karena penanganan Covid-19 pun berpengaruh besar pada realisasi janji politik saat masa kampanye. Pria yang akrab disapa Emil ini menyebut semuanya disesuaikan dengan kondisi setelah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak.
"Pokoknya oleh Covid mah saya enggak bisa 100 persen saja, secara angka sudah kami siapkan, tinggal kami komunikasikan. Artinya, kalau janji politik itu bahasa. Bahasa birokrasinya RPJMD kan, jadi si RPJMD itu target targetnya pasti akan berkurang. Yang tadinya targetnya 10 disepakati jadi 7, yang tadinya 100 jadi 60. Itu pasti ada. (proyek) Masjid Jabar kan berhenti. Padahal sudah dianggarkan ratusan miliar," pungkasnya.
(mdk/ray)