Penyediaan hunian bagi ASN, TNI dan Polri pakai skema DP 0 persen

Selain skema DP 0 persen, pemerintah akan memberikan keringanan pada masa cicilan pinjaman. Di mana, ASN, anggota TNI, dan Polri bisa membayar cicilan pinjaman sampai 30 tahun.

2018-11-07 19:34:08

PNS

Pemerintah akan memberikan keringanan bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan Polri yang ingin memiliki rumah permanen. Nantinya, rumah tersebut akan menerapkan sistem down payment (DP) 0 persen.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bambang Brodjonegoro, usai mengikuti rapat terbatas lanjutan soal penyediaan rumah bagi ASN, anggota TNI dan Polri di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/11).

"Pada rapat bulan April sudah diajukan skema khusus yaitu skema pengajuan rumah ASN, TNI, Polri dengan DP atau uang muka 0 persen," kata dia.

Selain skema DP 0 persen, pemerintah akan memberikan keringanan pada masa cicilan pinjaman. Di mana, ASN, anggota TNI, dan Polri bisa membayar cicilan pinjaman sampai 30 tahun.

"Dan pembayaran cicilannya juga bisa sampai usia pensiun maksimum 75 tahun. Dengan catatan waktu pertama kalau mengajukan pinjaman usia maksimum 53 atau 55 tahun," jelas dia.

Bambang menjelaskan, skema pembiayaan DP 0 persen sudah dilakukan sebagai pilot project di beberapa kementerian atau lembaga. Dengan melibatkan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dengan kementerian atau lembaga terkait.

"Tetapi sifatnya memang masih pembelian secara pribadi. Jadi ASN, TNI, Polri yang bersangkutan mencari rumah atau apartemen yang diinginkan dan kemudian membeli dengan skema pembiayaan tadi," katanya.

Bambang menegaskan, skema pembiayaan DP 0 persen bagi ASN, anggota TNI, dan Polri ini berbeda dengan yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies menggunakan skema pembayaran rumah dengan DP 0 rupiah. Masa cicilannya berlangsung dalam jangka waktu 20 tahun dengan suku bunga 5 persen.

"Ini beda. Ini adalah KPR intinya tapi DP nya nol. Kemudian yang saya katakan tenor pinjamannya bisa sampai 30 tahun, dan juga pembayaran cicilannya atau tenor pinjaman bisa melampaui usia pensiun," terangnya.

(mdk/lia)