Penjelasan Dinas Pendidikan soal Pemecatan Guru Honorer di Tangsel

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Taryono mengaku memiliki sejumlah alasan hingga akhirnya menandatangani surat pemecatan terhadap Rumini (44), guru honorer SDN02 Pondok Pucung, Kota Tangerang Selatan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Taryono mengaku memiliki sejumlah alasan hingga akhirnya menandatangani surat pemecatan terhadap Rumini (44), guru honorer SDN02 Pondok Pucung, Kota Tangerang Selatan.

Rumini memperoleh surat pemecatan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel, yang diyakininya akibat mengkritisi kebijakan sekolah yang melakukan pungutan uang ke siswa. Namun pihak Dinas Dikbud punya alasan sendiri.

"Tentu ada alasan kenapa memberikan sanksi tegas, yakni adanya pelanggaran perjanjian kerja pelaksanaan tugas guru," ujar Kepala Dinas Dikbud Tangsel, Taryono, Jumat (28/6).

Dia merinci beberapa pelanggaran perjanjian kerja sebagai pelaksana tugas guru yang dilanggar Rumini. Mulai dari melakukan kekerasan verbal terhadap siswa peserta didiknya, hingga membuat rekan sesama guru menjadi tidak harmonis.

"Adanya tindak bullying verbal, ketidak harmonisan komunikasi dengan teman-teman sejawat sehingga tidak kondusif kondisi sekolah," kata Taryono.

Taryono melanjutkan, temuan-temuan itu merupakan hasil investigasi yang dilakukan Dinas Dikbud Tangsel atas laporan sekolah terhadap kinerja Rumini.

"Ini kami lakukan pemeriksaan terus berulang-ulang, sampai ada peneguran segala macem, akhirnya terpaksa dilakukan pemutusan hubungan kerja. Tentu dengan sangat terpaksa," ungkapnya.

Disdik Tangsel tak hanya menindaklanjuti laporan sekolah terhadap Rumini, tapi juga laporan sang guru atas tuduhan-tuduhan pungli yang dilakukan sekolah.

"Jadi keduanya, sekolah dan Ibu Rumini saling melapor ke Kami, kedua laporan kami tindak lanjuti. Terkait laporan Ibu Rumini mengenai iuran (sumbangan) itu ada, tapi semua berdasarkan kesepakatan hasil rapat orang tua, komite sekolah dan sekolah. Jadi itu adalah sumbangan, bukan pungutan atas inisiatif sekolah," katanya.