Kata Pengamat Terkait Pengiriman Beras 10.000 Ton Beras dari Indonesia ke Palestina
Pieter juga menyoroti bahwa masih banyak pertanyaan yang muncul mengenai jutaan anak negeri yang mengalami kelaparan.
Pengiriman 10.000 ton beras ke Palestina oleh pemerintah, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, dianggap berpotensi menciptakan kesan empati yang semu, baik dari segi moral maupun politik. Hal ini diungkapkan oleh Pengamat Hukum dan Politik, Pieter C Zulkifli, dalam analisisnya.
"Sebab, langkah 'humanis' itu dilakukan di tengah derita rakyat sendiri yang masih berjibaku dengan kelaparan dan krisis pangan," ujar Pieter dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (18/7/2025).
Menurutnya, jika negara memilih untuk menunjukkan sikap dermawan kepada negara lain, tetapi mengabaikan jutaan warganya yang kelaparan, maka yang terjadi bukanlah solidaritas, melainkan pengkhianatan terhadap prioritas.
Pieter menekankan bahwa "Pemimpin bukan diukur dari citra global, tapi dari keberpihakan yang konkret pada rakyatnya sendiri."
Dia sepakat bahwa solidaritas merupakan nilai luhur yang harus tetap melekat dalam jati diri bangsa. Oleh karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengiriman 10.000 ton beras ke Palestina, banyak pihak yang menyambutnya dengan rasa simpati.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menjelaskan bahwa di tengah penderitaan rakyat Palestina yang berkepanjangan, bantuan tersebut mencerminkan kepedulian Indonesia terhadap nasib bangsa yang tertindas.
Namun, Pieter juga menyoroti bahwa masih banyak pertanyaan yang muncul mengenai jutaan anak negeri yang mengalami kelaparan.
"Apakah bangsa ini benar-benar dalam posisi mampu berbagi, ketika perut sendiri belum kenyang?" ucapnya.
Dia menambahkan, "Empati terhadap Palestina adalah hal yang patut dihargai. Namun publik juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan di dalam negeri."
Pieter mengungkapkan bahwa hingga saat ini, data menunjukkan lebih dari 20 juta penduduk Indonesia masih menghadapi masalah kerawanan pangan, berdasarkan informasi per 2 Juli 2025. Dia memberikan contoh, di daerah Papua, Nusa Tenggara Timur, serta beberapa wilayah di Kalimantan, angka stunting pada anak-anak masih sangat tinggi, dan jutaan keluarga bergantung pada bantuan sosial. "Publik pun bertanya, apakah kebijakan ini mencerminkan prioritas yang adil? Rakyat tidak menolak bantuan kepada Palestina. Namun mereka berhak menggugat logika kebijakan yang tampak lebih memikirkan pencitraan global ketimbang penanganan krisis domestik," papar Pieter.
Lebih lanjut, Pieter menekankan, "Apakah ini benar-benar keputusan karena surplus pangan, atau sekadar langkah simbolik di panggung internasional? Patut diingat, stok cadangan beras nasional sempat berada di bawah ambang batas aman awal tahun ini." Dia juga menyebutkan, berdasarkan data lain, Perum Bulog mengonfirmasi bahwa per Februari 2025, gangguan iklim dan gagal panen di berbagai daerah telah menyebabkan penurunan yang signifikan dalam Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dalam konteks ini, Pieter menegaskan bahwa mengirim 10.000 ton beras ke luar negeri bukan hanya masalah logistik, tetapi juga berkaitan dengan keberpihakan para pemimpin.
Dia menyatakan, "Di sinilah publik mulai merasa getir. Ketimpangan kehidupan masyarakat Indonesia jarang tersentuh kebijakan politik negara, karena para pemimpinnya kerap larut dalam gaya hidup hedon dan panggung pencitraan." Dalam pandangannya, tindakan pemerintah seharusnya lebih fokus pada penanganan isu-isu domestik yang mendesak, seperti kerawanan pangan, ketimbang hanya berorientasi pada citra internasional. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Pieter menekankan pentingnya diplomasi kemanusiaan, namun ia juga mengingatkan bahwa kenyataan di dalam negeri menunjukkan bahwa banyak anak-anak masih kekurangan gizi dan harga pangan pokok terus meningkat. "Menurut laporan terbaru SMERU Research Institute, ketimpangan akses pangan dan gizi di Indonesia meningkat sejak 2022, diperburuk oleh dampak pandemi dan lonjakan harga global. Di saat seperti itu, simbol-simbol kemurahan hati di luar negeri terasa paradoksal," tegasnya. Pieter berpendapat bahwa pemerintah tetap dapat menunjukkan empati terhadap Palestina, tetapi bentuk empati tersebut tidak harus berupa bantuan pangan fisik. "Dukungan diplomatik, kontribusi medis, atau peran aktif dalam perdamaian bisa menjadi alternatif yang lebih proporsional, tanpa mengabaikan kebutuhan domestik," tambahnya.
Lebih lanjut, Pieter juga menilai bahwa Prabowo memiliki kesempatan besar untuk menciptakan sejarah sebagai pemimpin yang berkeadilan sosial. Namun, ia menegaskan bahwa langkah awal yang perlu diambil adalah menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada rakyat Indonesia terlebih dahulu. "Tangan yang terulur ke luar negeri akan lebih bermakna bila tangan yang sama juga cepat menolong dusun-dusun miskin di pelosok negeri," ungkapnya. Pieter menegaskan bahwa empati merupakan cermin kemanusiaan, tetapi empati yang tidak dimulai dari rumah sendiri adalah empati yang rapuh. Ia menambahkan bahwa rakyat tidak memerlukan pidato megah tentang solidaritas global jika untuk membeli beras saja mereka harus memilih antara makan atau membayar uang sekolah anak.
Pieter sepakat bahwa membantu Palestina adalah panggilan nurani, tetapi memastikan perut anak-anak Indonesia tidak kosong adalah amanat konstitusi. "Di tengah dunia yang penuh konflik, Indonesia memang dituntut tampil sebagai kekuatan moral. Tapi kekuatan itu hanya bisa kokoh, bila berpijak di atas keadilan dalam negeri," ujarnya. "Jika tidak, kemanusiaan akan terjerumus menjadi panggung politik, dan empati hanya tinggal retorika diplomatik yang kehilangan makna," tutupnya. Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) secara resmi melepas bantuan beras ke Palestina pada Senin, 7 Juli 2025. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan tersebut langsung kepada Menteri Pertanian Palestina, Rezq Basheer-Salimia. Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR pada hari yang sama, Amran menyatakan bahwa bantuan itu merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto menjelang keberangkatannya ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Brasil.