Peneliti Nilai Vaksin Covid-19 Rusia Masih Jadi Sorotan WHO
Manajer Senior Integrasi Riset dan Pengembangan PT Bio Farma, Neni Nurainy menjelaskan, vaksin dari Rusia tidak mengikuti standar uji klinis yang sudah ditetapkan badan kesehatan dunia atau WHO. Standar untuk memproduksi vaksin harus melewati uji klinis fase ketiga, sedangkan Rusia baru melewati fase pertama.
Rusia menjadi negara pertama mengumumkan telah menyetujui vaksin virus Corona. Presiden Vladimir Putin bahkan mengatakan putrinya menjadi salah satu orang yang telah disuntik vaksin itu. Namun vaksin ini telah menimbulkan keraguan. Sebab proses pembuatan diberi nama Sputnik V ini begitu cepat di saat negara-negara lain masih melakukan uji klinis tahap tiga.
Manajer Senior Integrasi Riset dan Pengembangan PT Bio Farma, Neni Nurainy menjelaskan, vaksin dari Rusia tidak mengikuti standar uji klinis yang sudah ditetapkan badan kesehatan dunia atau WHO . Standar untuk memproduksi vaksin harus melewati uji klinis fase ketiga, sedangkan Rusia baru melewati fase pertama.
Dia mengatakan, apabila melihat daftar vaksin yang sudah melakukan uji klinis fase ketiga, vaksin Sputnik V dari Rusia tidak masuk ke dalam daftar. Daftar tersebut dikeluarkan oleh WHO.
"Tidak mungkin kita tidak clinical trial fase II dan III, langsung bisa registrasi vaksin. Vaksin Rusia juga masih menjadi sorotan dari WHO terkait itu,” kata Neni dalam diskusi virtual ‘’Covid-19 dan Prospek Vaksin untuk Indonesia' yang disiarkan di akun youtube Katadata, Jumat (14/8).
Salah satu vaksin di Indonesia yang sedang menjalankan uji klinis fase ketiga adalah vaksin Sinovac dari China. Sejak 11 Agustus lalu, sudah dilakukan penyuntikan ke tubuh manusia. Untuk mengetahui hasilnya pun harus menunggu sampai enam bulan.
Neni menambahkan, Rusia sejak awal tidak mengikuti kaidah ilmiah yang telah ditetapkan oleh WHO. Dari mulai tahapan registrasi vaksin misalnya. Apalagi sampai melakukan uji klinis fase ketiga.
“Tapi ini memang kebijakan negaranya sendiri jadi tidak mengikuti kaidah ilmiah secara umum untuk registrasi vaksin," kata Neni
Vaksin buatan Rusia ini kabarnya sudah siap didistribusikan ke warganya pada bulan November mendatang. Vaksin Sputnik V tersebut akan diproduksi sebanyak 500 juta dosis. Dalam diskusi yang sama, Direktur Utama Lipotek Australia, Ines Atmosukarto mengatakan bahwa tidak boleh suatu vaksin diberikan ke manusia bila tidak melewati uji klinis fase tiga. Ia menilai Rusia telah menyalahi aturan penelitian yang dibuat oleh WHO.
"Tentunya kalau dari segi kita sebagai peneliti dan terlibat dalam pengembangan vaksin, bahwa suatu vaksin bisa loncat dari fase I langsung diberikan kepada masyarakat itu menyalahi banyak faedah penelitian," kata Ines.
Selain itu, negara tersebut juga dinilai tidak memprioritaskan keamanan dan efektivitas dalam pengembangan vaksin. Padahal menurut Ines, keamanan setiap orang itu paling penting. Jangan sampai vaksin yang disuntikkan itu malah membahayakan orang tersebut. Bukannya malah menjadi sehat atau kebal, namun menjadi sakit karena tubuhnya telah disuntikkan vaksin yang tidak melewati uji klinis.
“Terutama dalam menjaga keselamatan orang-orang. Apalagi karena vaksin itu diberikan untuk orang yang sehat. Vaksin kan untuk mencegah, sangat berbahaya apabila kita dalam trace mencari vaksin, tiba-tiba membolehkan adanya motong jalan drastis. Kenapa uji klinis ada 3 tahap? Itu untuk melindungi masyarakat," katanya.
Berdasarkan data WHO, saat ini ada 100 vaksin yang sedang dikembangkan di seluruh dunia. Setiap negara harus melaporkan perkembangan dari penelitian vaksin tersebut kepada WHO secara berkala. Konsultan Independen Genetika Molekular dari Harvard Medical School, Ahmad Rusdan Handoyo melihat bahwa selama ini tidak ada transparansi data penelitian vaksin Sputnik V. Bila Indonesia Indonesia menggunakan vaksin tersebut, ia menganggap hal itu merupakan sebagai sebuah konspirasi.
"Saya juga heran kenapa belum ada publikasi 1 pun dari Rusia mengenai fase III mereka. Tapi Rusia mungkin punya data tersendiri, kita nggak tahu. Kalau misalnya kita gunakan vaksin Rusia ke Indonesia, itu namanya konspirasi karena mereka tidak terbuka," kata Ahmad Ruslan dalam diskusi yang sama, Jumat (14/8).
(mdk/gil)