Pendanaan Penyelenggaraan Transplantasi Organ Bersumber dari APBN dan APBD

Sementara itu pendanaan yang bersumber dari APBN sebagaimana dipergunakan untuk kegiatan sosialisasi hingga pemeriksaan awal, dan skrining calon pendonor.

2021-04-07 07:32:31

Transplantasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken peraturan pemerintah tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh. Dalam aturan tersebut dijelaskan, pendanaan penyelenggaraan transplantasi organ bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain.

"Pendanaan penyelenggaraan Transplantasi Organ berasal dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," dalam PP bernomor 53/2021 pasal 27 dikutip merdeka.com, Rabu (7/4).

Sementara itu pendanaan yang bersumber dari APBN sebagaimana dipergunakan untuk kegiatan sosialisasi hingga pemeriksaan awal, dan skrining calon pendonor.

"Kegiatan sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat, pembinaan rumah sakit penyelenggara, transplantasi organ; dan pemeriksaan awal dan skrining calon Pendonor," tulis pasal 27 poin 2.

Sedangkan pendanaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dipergunakan untuk kegiatan sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat. Kemudian anggaran tersebut juga diperuntukkan untuk pembinaan rumah sakit milik Pemda dalam menunjang penyelenggaraan transplantasi organ.

"Pemeriksaan awal dan skrining calon pendonor yang tidak didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," pada pasal 27 poin 3.

Selain dipergunakan untuk kegiatan tersebut, APBN dan APBD bisa digunakan untuk memberikan penghargaan bagi pendonor jika resipien tidak mampu. Sementara itu APBD dipergunakan jika penghargaan bagi pendonor dalam hal Resipien tidak mampu tidak didanai oleh APBN.

"Pemberian penghargaan bagi Pendonor dalam hal Resipien tidak mampu sebagaimana dimaksud pada APBN dan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau keuangan daerah," pada pasal 27 poin 6.

(mdk/fik)