Pencatat meter PLN tuntut rapel upah

Puluhan pekerja juga meminta sistem outsourcing dihapuskan.

Puluhan pekerja pencatat meter PLN berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Selasa (24/7). Mereka menuntut BUMN itu segera membayarkan rapel kekurangan upah sejak 2010.

"Kami mewakili 2 ribu petugas outsourcing pembaca meter PLN Wilayah I Sumatera Utara menuntut pembayaran rapel kekurangan upah sejak Januari 2010 sampai sekarang," kata Aman Sembiring, pembaca meter PLN Ranting Johor saat berdemo di depan Gedung DPRD Medan, Selasa (24/7).

Dia memaparkan, sejak 2010 mereka hanya menerima Rp 837.000 sebulan. Padahal upah minimum provinsi (UMP) terus naik, bahkan saat ini sudah mencapai Rp 1.200.000.

"Kami tahu di kontrak tertulis Rp 837.000, tapi kami minta itu diamandemen atau  disesuaikan dengan UMP. Selama ini tidak ada perubahan  kontrak, yang ada perpanjangan," katanya.

Sementara itu, lanjut Aman, tugas mereka saat ini semakin bertambah. Selain membaca meteran, mendata langganan, dan membuat peta rute, kini mereka diperintahkan untuk menagih pembayaran listrik pelanggan. Tugas ini pun dibebani target.

"Kalau target tak tercapai, maka upah akan ditahan," sebut Aman.

Selain menuntut pembayaran rapel kekurangan upah, para pencatat meter PLN ini kembali menyatakan penolakannya terhadap sistem outsourcing.

Mereka juga meminta pengusutan terhadap sistem penagihan listrik yang membebani Rp 1.600 per pelanggan. "Aturannya tidak jelas, hanya menguntungkan pengusaha tertentu," sebut Aman.

Setelah berorasi, perwakilan pendemo diterima anggota DPRD Sumut. Selanjutnyan para pembaca meteran PLN  ini berencana menggelar unjuk rasa serupa di Kejati Sumut.(mdk/lia)