Penangkapan Bupati Budhi Sarwono, Gubernur Ganjar Sebut Pemkab Benahi Kinerja

Saat ini, Ganjar sedang penunjukan pelaksana harian (Plh) Bupati Banjarnegara juga sudah ditandatangani.

2021-09-07 03:32:00

Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memastikan pelayanan publik tidak boleh terganggu pasca bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ditangkap KPK. Menurut dia kejadian penangkapan Budhi Sarwono mesti dijadikan momentum bagi para pejabat di Pemkab Banjarnegara untuk membenahi kinerjanya.

"Apakah panjenengan siap berubah atau tidak? Hentikan urusan pungli, gratifikasi dan korupsi. Setuju apa tidak?," Kata Ganjar Pranowo, Senin (6/9).

Dia mengarahkan para ASN supaya menentukan kebijakan agar terhindar dari kejadian yang sama. Ia mendorong unit pengendali gratifikasi Banjarnegara untuk dikelola dengan baik. Selain itu, ia mengusulkan agar menggandeng KPK dalam rangka Korsupgah di Banjarnegara.

Saat ini, Ganjar sedang penunjukan pelaksana harian (Plh) Bupati Banjarnegara juga sudah ditandatangani.

"Suratnya sudah saya tandatangani, sehingga pak wakil bupati saya minta segera mengambil langkah-langkah. Saat awal kejadian ini, saya sudah telpon pak wakil bupati dan responnya bagus," ujarnya.

Ganjar juga menyarankan supaya Pemkab Banjarnegara melakukan reformasi politik anggaran supaya dapat dimanfaatkan untuk menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) para ASN.

"Ayo politik anggarannya digitalkan. Kalau sulit nanti kita dampingi. Semua harus elektronik. Saya juga mendorong semua pejabat melaporkan LHKPN. Layani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Sikat semua pungli, gak boleh ada lagi setoran-setoran," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin mengaku sudah menunggu upaya dari Gubernur untuk dilakukan pembinaan. Pihaknya juga berjanji saatnya menjalankan tugas sebaik-baiknya. Seluruh OPD Pemkab Banjarnegara sudah sepakat melayani masyarakat dengan penuh integritas.

"Kami sudah tunggu lama pembinaan dari Pak Gubernur. Sesuai perintah pak Ganjar, kami tidak akan main-main dengan proyek, jual beli jabatan dan hal-hal yang berkait dengan korupsi, nepotisme dan konspirasi. Kami semua sudah sepakat, kami akan melaksanakan itu," pungkasnya.

(mdk/ded)