Penanganan konflik dinilai masih seremonial belaka
Tamrin juga mengkritik pemerintah yang lamban dalam menangani konflik sosial yang terjadi.
Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada meluncurkan buku 'Seusai Perang Komunal: Memahami Kekerasan Pasca-Konflik di Indonesia Timur dan Upaya Penanganannya'. Sosiolog Universitas Indonesia Tamrin Amal Tomagola menyebut kajian buku itu lebih banyak menyumbang dalam penanganan konflik yang sifatnya sementara.
Tamrin menilai kajian buku itu hanya menjelaskan permukaan konflik sosial yang ada dengan konsep-konsep psikologis sampai pada bagian tengah.
"Ini sama dengan gejolak Malino yang tidak sampai pada tingkat bawah. Hanya memadamkan api. Padahal pada bagian tengah masih ada api sumber-sumber masalah dan itu tidak pernah tersentuh," kata Tamrin mengkritik isi buku itu.
Hal itu dia sampaikan saat peluncuran dan diskusi buku tersebut di ruang pertemuan Hotel Grand Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/11) siang.
Lebih lanjut, Tamrin menilai, buku itu bisa dipakai untuk mencegah kekerasan. Namun, Tamrin menyebutnya tidak aplikatif. Padahal menurut dia, kondisi Indonesia saat ini masih rawan dengan konflik sosial yang berkepanjangan dan membutuhkan penanganan yang sistematis.
Tamrin juga mengkritik pemerintah yang lamban dalam menangani konflik sosial yang terjadi. Pria kelahiran Maluku itu menilai penanganan konflik yang digunakan pemerintah saat ini masih bersifat seremonial, langsung ke lokasi, tanpa memiliki rencana jangka panjang.
Dia berharap pemerintah mestinya menangani konflik hingga tingkat bawah. Mengikutsertakan semua elemen masyarakat, kepolisian dan pemerintah daerah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Usulan itu menurutnya sudah disampaikan berkali-kali pada lembaga terkait, bahkan sampai solusi pembuatan peta daerah konflik sosial dengan detail dia rancang. Namun, menurut Tamrin sampai saat ini tidak ada yang mau melakukan itu.
"Ingat omongan saya, kerusuhan Lampung, Bima, dan yang lainnya akan terus berlangsung. Negeri akan terus mengalami konflik sosial, tidak bisa diselesaikan dengan cara seremonial. Jangan kira pejabat langsung turun ke lokasi masalah selesai," ujar Tamrin lebih lanjut.
Sebagai orang Maluku, Tamrin menilai konflik di Maluku adalah masalah suku, tidak ada kaitannya dengan agama. Dia menjelaskan, merembetnya konflik ke arah agama, karena masuknya kelompok-kelompok dari luar.
Tamrin mencontohkan, bagaimana di Ambon dan Serang, pasukan Laskar Jihad bisa masuk. Sedangkan di Maluku di hadang oleh pihak keamanan. Menurut Tamrin, Laskar Jihad hanya bisa foto-foto di depan masjid di Ambon, kemudian jalan konvoi bersama dan balik meninggalkan .
"Tapi di berita menyebut Laskar Jihad sudah menguasai Maluku, padahal mereka tidak menguasai apa-apa," ujar Tamrin yang disambut tawa peserta.
Setelah melihat konflik yang berkepanjangan, Tamrin melihat penanganan konflik sosial saat ini masih sebatas menyelesaikan masalah personal dan golongan. Belum menangani konflik dengan menyeluruh dan mengikutsertakan, masalah ekonomi, sosial, dan budaya pihak yang bertikai.
Lain halnya penjelasan Dewi Fortuna Anwar, terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan di Indonesia adalah bentuk transformasi demokrasi yang masih berlangsung dan mengikuti sistem politik saat ini. Dia menilai, buku terbitan PSKP UGM itu sebagai sebuah studi kebijakan dalam menangani konflik sosial.
"Buku ini sudah kaya dengan penjelasan, meski tidak menyingkap masalah sebenarnya. Harusnya pemerintah berterima kasih terhadap orang-orang yang mau melakukan kajian-kajian konflik," ujar Dewi lebih lanjut.
Dewi menjelaskan, dalam penanganan konflik sosial, tidak mungkin bisa diselesaikan dengan tuntas. Juga perlunya menjaga hubungan dengan pihak-pihak yang berkonflik. Dia meminta, mestinya tidak terus menyalahkan pemerintah dalam konflik sosial, tapi perlu juga melihat peran masyarakat lokal.
Sebagai Deputi Sekretaris Wakil Presiden bidang politik, Dewi melihat masalah pemerintah dalam menangani konflik sosial adalah keterbatasan waktu dalam mencerna kajian-kajian konflik akademik. Dewi meminta hasil penelitian dalam buku itu dimasukkan ke bagian urusan wakil presiden dalam bentuk yang ringkas, padat, dan jelas.(mdk/hhw)