Penambangan ilegal bikin rugi negara, pemerintah diminta tegas

Penambangan ilegal bikin rugi negara, pemerintah diminta tegas. Pengelolaan sumber daya alam terutama di mineral masih amburadul. Hal itu yang membuat sejumlah perusahaan nakal mencari celah untuk mengeruk sumber daya mineral Indonesia secara serampangan.

2016-09-20 21:00:00

Tambang

Pemerintah diminta menindak tegas perusahaan tambang ilegal. Sebab penambangan ilegal merugikan keuangan negara karena terbebas dari pajak, apalagi melibatkan perusahaan publik.

"Kementerian ESDM seharusnya menindak perusahaan untuk mengekspor hasil tambang dari perusahaan ilegal. Apalagi perusahaan publik, itu tak boleh dibiarkan," kata peneliti Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, Selasa (20/9).

Marwan mengungkapkan, pengelolaan sumber daya alam terutama di mineral masih amburadul. Hal itu yang membuat sejumlah perusahaan nakal mencari celah untuk mengeruk sumber daya mineral Indonesia secara serampangan.

Anak perusahaan PT Cakra Mineral Tbk (CKRA) PT Takaras Inti Lestari (TIL), Agustus lalu mengekspor zirconium sebanyak 400 ton dan bahan bakunya bukan berasal dari lahan yang ada izin. Bahkan lokasi penambangan tidak dilengkapi sertifikat clear and clean (C&C).

Direktur Utama TIL, Dexter Syarif Putra ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, dirinya belum bisa menjelaskan secara rinci asal-usul bahan baku ekspor 400 ton Zr tersebut. Dia menyatakan, PT Tarakas memiliki izin usaha tambang di Palangkaraya hingga 2020.

"Mengenai ekspor saya belum bisa jelaskan. Saya akan tanya dulu anak buah saya di lapangan," katanya.

Lebih lanjut Marwan mengatakan sebagai perusahaan publik, sudah seharusnya otoritas bursa meminta CKRA untuk public expose, menjelaskan asal-usul bahan baku Zr yang diekspor. Selain merugikan negara, perusahaan tambang yang tidak memiliki izin akan membahayakan lingkungan.

"Pemerintah dan aparat kepolisian harus mengusut tuntas kasus itu. Polri, BIN dan TNI harus bergerak cepat. Sumber mineral kita tak boleh di ekspor begitu saja tanpa melalui prosedur yang jelas," katanya.(mdk/dan)