Pemuda Muhammadiyah minta SBY pecat Ruhut karena plesetkan HAM

"Pak SBY harus berani berhentikan Ruhut. Karena dia juga hina SBY karena SBY selalu dorong politik santun," ujar Dahnil.

Hari ini, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menggelar sidang etika terkait plesetan kalimat HAM yang dilontarkan anggota DPR Ruhut Sitompul dengan kalimat 'Hak Asasi Monyet'. Ruhut melontarkan kata-kata itu saat membela Densus 88 terkait kasus Siyono pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Polri dan BNPT pada Rabu 20 April lalu.

Sidang kali ini memanggil Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil menganggap Ruhut tidak memiliki etika publik apalagi sosoknya seorang pejabat publik.

"Pertama apa yang dilakukan sodara Ruhut kami anggap sudah lakukan tuna etika dengan gunakan kata-kata tidak pantas. Supaya ini tidak terulang maka perlu ada sanksi tegas. Kami sepenuhnya menyerahkan pada pihak MKD," ujar Dahnil kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Meski Ruhut nantinya akan meminta maaf, pada dasarnya harus melewati proses hukum yang berlaku. "Ruhut datang ke milad Muhammadiyah kami sambut baik. Dalam proses Ruhut melanggar etik tentu perlu dilakukan. Kami harap MKD terang benderang," jelas dia.

Akibat perkataan Ruhut ini, pihaknya juga mendesak politikus Demokrat ini diberhentikan sebagai dewan anggota.

"Kami mendesak Pak SBY tegas. Pak SBY harus berani berhentikan Ruhut. Karena dia juga telah hina SBY karena SBY selalu dorong politik santun etika. Justru kemudian apa yang dilakukan oleh Ruhut itu bertentangan dengan praktik SBY. Makanya kami mendorong SBY berani dong tindak tegas, kalau tidak dia merusak citra Demokrat," ungkapnya.

(mdk/hhw)