Pemprov Papua minta kasus Tolikara tak didramatisir media massa

Mereka berharap media massa jernih memberitakan soal konflik berujung pembakaran masjid itu.

Kerusuhan di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua tepat saat Idul Fitri pada 17 Juli lalu membuat iklim kerukunan antarumat beragama terluka. Permasalahan itu pun menjadi perhatian nasional lantaran dikhawatirkan bisa meluas jika tidak segera ditangani dengan tepat.

Salah satu pihak diminta ikut turun tangan membenahi masalah itu adalah Pemerintah Provinsi Papua. Namun, mereka mengklaim sanggup menangani insiden penyerangan dan pembakaran yang terjadi saat salat Idul Fitri itu.

Menurut Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Elia Loupatty, Kamis (23/7), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Bupati Tolikara Usman Genongga Wanimbo telah membuat kesepakatan buat menangani kemelut sosial itu.

"Oleh karena itu, kami minta kepada media dan masyarakat untuk tidak mendramatisir insiden di Kabupaten Tolikara itu," kata Elia, seperti dilansir dari Antara.

Elia menambahkan, insiden di Kabupaten Tolikara adalah masalah dapat ditangani oleh Pemprov Papua. Namun menurut dia, di Jakarta merasa ini masalah yang sangat luar biasa.

"Saya harap teman-teman wartawan di media massa menulis dengan baik agar bisa mendidik masyarakat," ujar Elia.

Elia menyampaikan, di depan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mereka sudah menyampaikan kejadian di Karubaga, Tolikara, tidak memicu gesekan di daerah lain. Menurut dia, daerah lain di Papua aman-aman saja. Dia berharap masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan.

"Saat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah, seluruh wilayah Papua aman dan dari hasil monitoring. Seluruh masyarakat saling mengunjungi satu sama lain, kecuali di Karubaga," ucap Elia.

Elia melanjutkan, pihaknya berharap masalah Tolikara diberitakan secara benar dan sesuai kondisi di lapangan.(mdk/ary)