Pemprov Jateng dorong asuransi bagi petani jika gagal panen

Pemprov Jateng dorong asuransi bagi petani jika gagal panen. Ganjar menjelaskan untuk mendapatkan asuransi petani ini, premi yang harus dibayar petani hanya sekitar Rp 36 ribu per hektar. Jika lahannya gagal panen akan diganti sebesar Rp 6 juta.

2016-09-24 20:31:00

pertanian

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berupaya keras untuk mendorong diwujudkannya program asuransi pertanian sebagai bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada para petani. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat peringatan Hati Tani di Desa Pandean, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

"Kami berupaya mendorong asuransi pertanian yang dibayar oleh negara, artinya ada perlindungan bagi para petani saat terjadinya gagal panen dalam kegiatan pertaniannya mereka," ujar Ganjar Pranowo .

Ganjar mengungkapkan bahwa saat ini, Pemprov Jateng bersama dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Informasi Geospasial, dan Perum Bulog menyiapkan data-data besar tentang kondisi dan jumlah lahan serta jumlah petani di Jateng.

"Data pertanian ini menyangkut jumlah kelompok tani yang tersebar di 35 kabupaten/kota, luasan lahan pertanian, dan jumlah produktivitas," ungkap politisi PDI Perjuangan ini.

Ganjar menjelaskan untuk mendapatkan asuransi petani ini, premi yang harus dibayar petani hanya sekitar Rp 36 ribu per hektar lahan yang dimilikinya.

"Premi asuransi yang harus dibayar petani hanya Rp 36.000 untuk tiap satu hektare lahan pertanian. Kalau kena banjir atau gagal panen akan mendapat ganti rugi sebesar Rp 6 juta," terang mantan anggota DPR RI dua periode ini.

Ganjar pada acara peringatan Hari Tani itu juga sempat menyoroti luasan lahan pertanian yang semakin berkurang dan tidak tertariknya generasi muda untuk terjun ke bidang pertanian. Sehingga, mekanisasi yang masih terlalu berorientasi pada lingkungan, pertanian organik, menumbuhkan kearifan lokal dalam pertanian, harus terus dijaga.

"Semoga pada Hari Tani ini perlindungan petani menjadi lebih baik sehingga kebijakan publik yang diambil pemerintah bisa tepat sasaran dan benar-benar untuk kepentingan petani," pungkas Ganjar.

(mdk/hhw)