Pemprov Jabar soroti ormas anarkis & intoleran

Dede menyebut pengungkapan kasus Yasmin dan Philadelfia tak luput dari perhatian dari Pemda setempat.

Keberadaan ormas anarkis dan intoleran menjadi sorotan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam 'Rapat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kamtibmas di Jabar 2012', masalah itu menjadi poin paling mengemuka.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf saat ditemui di Bandung, Jumat (15/6). Menurutnya tiga kasus yang mengemuka terkait agama di Jabar adalah Ahmadiyah, dan masalah perijinan rumah ibadah seperti GKI Yasmin, Bogor, dan Gereja Piladelfhia, Bekasi.

Selain ormas anarkis, yang menurutnya akan diatur dalam UU tentang ormas adalah soal kebebasan berpendapat, berekspresi, dan lainnya. Dia berharap UU tersebut memasukan klausul terkait keamanan dan anarkisme.

"Karenanya ini menjadi sorotan bagi kami dan pihak terkait," ujarnya.

Saat ini kasus intoleran sudah terlanjur menjadi perhatian internasional. Padahal, di tingkat lokal kasus GKI Yasmin dan Gereja Philadelfia merupakan kasus lama yang berulang.

"Tudingan intoleransi dari dunia internasional harus dikonter dengan data. Artinya dibandingkan dengan berbagai daerah lain seperti di gereja-gereja lain di Jabar ini aman-aman saja," jelas Dede.

Lebih lanjut dia mengungkapkan kasus Yasmin dan Philadelfia tak luput dari perhatian dari Pemda setempat. Namun pemda setempat tidak bisa menyelesaikan sendiri, karena itu harus bersama-sama pemerintah pusat.

"Kami siap mengcover bersama pemerintah pusat," tambahnya.

Dia mengaku pemda setempat juga sudah menyediakan lahan khusus bagi pendirian GKI Yasmin maupun Philadelfia.

"Setahu saya sudah, tapi tidak mau. Ini soal masing-masing pertahankan pendapatnya. Padahal kita harus lihat masalah dan cari solusinya bersama," katanya.

Dalam rapat forum pihaknya selalu mendorong agar bupati dan wali kota bisa mengambil keputusan atau sikap terkait perkembangan di masyarakat.

"Penyelesaian seperti itu bukan hanya cara rapat pimpinan daerah, namun dengan melibatkan stakeholder terkait seperti MUI, Forum Kerukunan Umat Beragama, termasuk kerja sama tripartit antara buruh, pengusaha, dan pemerintah," tandasnya.(mdk/lia)