Pemerintah Tegaskan SIKM Tak Diperlukan di Wilayah Aglomerasi

Menurutnya, terjadi kenaikan mobilitas masyarakat di Maluku Utara, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara selama tujuh hari terakhir. Sementara itu, mobilitas masyarakat Bali, D.I Yogyakarta, dan Kepulauan Riau rendah.

2021-05-10 14:03:06

SIKM

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan warga wilayah aglomerasi tidak memerlukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) saat melakukan aktivitas non mudik. Masyarakat dibebaskan melintasi wilayah aglomerasi selama masa pelarangan mudik Lebaran 2021.

"Kembali ditegaskan bahwa untuk antarwilayah aglomerasi tidak memerlukan surat izin perjalanan," katanya dalam konferensi pers usai rapat bersama Presiden Jokowi, Senin (10/5).

"Kepulauan Riau mobilitas rendah namun karena ada kedatangan PMI (Pekerja Migran Indonesia), maka ada kenaikan kasus," jelasnya.

Airlangga mengatakan, mobilitas masyarakat yang tinggi selama bulan Ramadan terjadi di pusat perbelanjaan. Mulai dari sektor ritel, mal, dan toko bahan makanan.

Setidaknya, ada delapan wilayah yang masuk dalam kategori aglomerasi. Pertama, Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros (Sulawesi Selatan).

Kedua, Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Sumatera Selatan). Ketiga, DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Keempat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat (Jawa Barat). Kelima, Semarang, Kendal, Demak Ungaran, dan Purwodadi (Jawa Tengah).

Keenam, Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul (D.I Yogyakarta). Ketujuh, Kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen. Terakhir, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Jawa Timur).

Reporter: Lisza Egeham
Sumber: Liputan6.com

(mdk/fik)