Pemerintah tak kompak, DPR ingin turun tangan bahas kontroversi 5.000 senjata

Fadli menilai perbedaan informasi antara Gatot, Wiranto, Ryamizard hingga Tito menunjukkan lemahnya koordinasi di level pemerintahan. Pemerintah tak kompak, DPR ingin turun tangan bahas kontroversi 5.000 senjata

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengusulkan dua cara untuk menyelesaikan polemik pembelian 5.000 senjata api yang disebut Panglima TNI dipesan oleh instansi non-militer. Pertama, Presiden Joko Widodo memanggil pihak terkait seperti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian hingga Kepala BIN Budi Gunawan.

"Seharusnya pihak yang terkait mungkin presiden seharusnya panggil semua, baik itu Panglima TNI, Kapolri, Menko Polhukam, Menhan, dan mungkin juga KaBIN kemudian secara satu suara informasi itu selesai," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10).

Kedua, dari sisi DPR menggelar rapat koordinasi antara Komisi I dan Komisi III. Apalagi lembaga yang berwenang memesan dan menggunakan senjata api merupakan mitra kerja Komisi I dan Komisi III. Fadli mengusulkan rapat koordinasi digelar usai HUT TNI pada 5 Oktober mendatang.

"Mungkin Komisi terkait bisa saja nanti kita membuat semacam rapat koordinasi rapat gabungan Komisi I dan Komisi III," terangnya.

"Nanti kita diskusikan dulu dengan pimpinan Komisi I dan Komisi III kira-kira seperti apa atau rapat koordinasi saja karena ini menyangkut juga hal yang sangat sensitif terutama persoalan senjata," sambung Fadli.

Fadli menilai perbedaan informasi antara Gatot, Wiranto, Ryamizard hingga Tito menunjukkan lemahnya koordinasi di level pemerintahan.

"Informasi yang simpang siur menunjukkan tidak adanya koordinasi di level pemerintahan termasuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini," tegas Fadli.