Pemerintah Serius Wujudkan Kemandirian Industri Pertahanan

Dukungan yang diberikan Kemenperin berupa fasilitasi sertifikasi TKDN sebagai kepastian legalitas tentang kandungan nilai produk dalam negeri.

2021-08-12 16:39:00

Prabowo Subianto

Pemerintah dan industri berupa agar Indonesia memiliki kemandirian industri pertahanan guna memperkuat alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam). Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menegaskan, hal itu perlu rencana strategis jangka panjang.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (12/8), Kementerian Perindustrian mencatat, ada sekitar tujuh produk buatan dalam negeri yang sudah pernah ekspor dan memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen.

Tujuh produk tersebut di antaranya, senapan mesin kaliber 5,56-7,62 mm buatan PT Pindad, senapan petembak runduk kaliber 7,62 mm-388 inch buatan PT Pindad, senapan antiriot kaliber 38 mm buatan PT Pindad, pelontar mortir kaliber 60-81 mm buatan PT Pindad, rantis MV2 4x4 buatan PT Pindad, Bom militer buatan PT Dahana, KRI Kerambit buatan PT PAL.

Selain itu, industri pertahanan nasional melahirkan kapal perang jenis kapal patroli cepat 40 meter untuk TNI Angkatan Laut. Kapal perang yang dimaksud adalah KRI Pollux-935 yang dibuat PT Karimun Anugerah Sejati (KAS), yang telah melalui tahapan penamaan, pengiriman dan peresmian yang dilakukan di galangan PT KAS, Batam, Kepulauan Riau.

Untuk mendukung pertumbuhan industri pertahanan, pemerintah telah menyusun berbagai strategi. Prabowo dalam rapat pleno Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Tahun 2021 mengatakan, dalam setiap pengadaan alpalhankam dari luar negeri harus mensyaratkan memuat imbal dagang, kandungan lokal, offset dan transfer teknologi.

“Untuk menuju kemandirian juga diperlukan penguasaan teknologi, untuk itu perlunya peran serta semua pihak terutama pendidikan tinggi dan para ahli-ahli di bidang elektronik,” katanya.

Prabowo juga menilai perlunya suatu rencana strategis (renstra) jangka panjang. Hal itu diperlukan agar menjadi rujukan untuk untuk menuju kemandian di bidang industri pertahanan.

Selain itu, Prabowo juga menekankan perlunya rekomendasi dan evaluasi dari KKIP dalam semua pembelian alutsista. Hal ini agar menjamin Indonesia diuntungkan dari segala aspek dalam setiap pembelian alutsista.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun terus berperan aktif dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan.

"Kemenperin mengawal proses produksi di industri serta berupaya menciptakan pasar bagi produk-produk tersebut,” kata Agus.

Dukungan yang diberikan Kemenperin berupa fasilitasi sertifikasi TKDN sebagai kepastian legalitas tentang kandungan nilai produk dalam negeri.

Kebijakan pemerintah lainnya dalam mendorong kemandirian industri pertahanan berupa perlindungan perluasan usaha dan peningkatan kapasitas produksi. Industri akan mendapatkan insentif fiskal, termasuk pembebasan bea masuk dan pajak, jaminan, pendanaan, dan/atau pembiayaan industri pertahanan atas pertimbangan KKIP.

Upaya lainnya, membentuk holding industri pertahanan untuk meningkatkan TKDN. Dengan demikian, industri dalam negeri diyakini akan tumbuh dan meningkatkan ekonomi nasional.

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mendukung upaya pemerintah mewujudkan kemandirian industri pertahanan. Alasannya, agar Indonesia tidak tergantung dengan produk luar negeri dan pinjaman asing.

Dalam merealisasikannya, menurut Fahmi, rencana tersebut juga membutuhkan dukungan insentif agar riset dan inovasi sistem pertahanan menjadi ideal.

"Bagaimana mengolaborasikan perguruan tinggi dengan industri pertahanan nasional, itu harus juga didukung lewat insentif dari pemerintah secara proporsional," ujarnya.

Selain itu, sambung Khairul, perguruan tinggi harus menghasilkan riset-riset sendiri dan tidak terkoneksi dengan pertahanan.

(mdk/fik)