Pemerintah Resmi Tetapkan Enam Jenis Vaksin Virus Corona di Indonesia

Dilansir dari website covid19.go.id, penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

2020-12-06 19:58:18

vaksin covid-19

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan resmi menetapkan enam jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi virus Corona di Indonesia.

Dilansir dari website covid19.go.id, penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

Keenam jenis vaksin adalah vaksin-vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), Astra Zeneca, Sinopharm atau China National Pharmaceutical Group Corporation, Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd.

Keenam vaksin yang telah ditetapkan tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan pelaksanaan program vaksinasi negara yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Selain itu, juga diperuntukkan untuk kebutuhan pelayanan vaksinasi mandiri yang dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Keenam vaksin yang akan disebutkan, harus sedang dalam fase uji klinis ketiga atau sudah lolos uji klinis fase ketiga.

"Jenis vaksin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan vaksin yang masih dalam tahap pelaksanaan uji klinik tahap ketiga atau telah selesai uji klinik tahap ketiga," bunyi poin kedua keputusan itu seperti dikutip merdeka.com, Minggu (6/12).

Dalam poin ketiga, tertulis bahwa penggunaan vaksin Covid-19 hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan izin edar atau persetujuan penggunaan masa darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Poin keempat menyebutkan, Menkes dapat melakukan pengubahan jenis vaksin Covid-19 tersebut dengan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional.

Poin selanjutnya, tertulis bahwa Menkes dapat mengubah dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan keputusan menteri tersebut mulai berlaku sejak tanggal penetapan yaitu 3 Desember 2020.

(mdk/did)