Pemerintah harus atasi kebakaran hutan jika tak mau dicap gagal

Anggota DPR menilai pemerintah cenderung gagap dalam mengantisipasi kebakaran hutan.

Kebakaran hutan di beberapa daerah di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan bukanlah sebuah peristiwa yang baru terjadi kemarin sore. Melainkan, kebakaran hutan merupakan sebuah tradisi yang sudah terjadi semenjak 17 tahun secara berturut-turut.

Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan menyatakan pemerintah harus bergerak cepat menanggulangi kebakaran yang mengakibatkan negara tetangga sampai merasakan asap dari dampak kebakaran hutan itu. Jika tidak, ia menilai pemerintah telah gagal menanggulangi kebakaran hutan.

"Tahun lalu saya diminta dampingi Presiden ke lokasi kebakaran hutan. Kemarin Presiden langsung turun tangan ke lokasi. Kalau tahun depan masih terulang, berarti pemerintahan ini adalah pemerintahan yang gagal," katanya dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (19/9).

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasludin menilai pemerintah cenderung gagap dalam mengantisipasi kebakaran hutan. Hal itu karena Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan akan datangnya El Nino yang menjadi pemicu kebakaran hutan menjadi meluas.

"Jangan seperti pemadam kebakaran, ketika sudah kebakaran baru ribut," katanya.

Oleh sebab itu, dia mengaku pihaknya siap memberikan bantuan berupa penambahan anggaran ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mampu menanggulangi kebakaran hutan. Namun, pihaknya memberikan sebuah syarat.

"Kami siap berikan tambahan anggaran. Dengan satu catatan, tahun depan kebakaran hutan jangan terulang lagi," tandasnya.(mdk/eko)