Pemerintah bangun lapas industri di Pulau Nusakambangan
Mulai Februari 2017, Pulau Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah akan mengoperasikan peternakan sapi untuk lembaga pemasyarakatan (lapas) industri. Hal tersebut disampaikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian hukum dan HAM (Kemenkum HAM) I Wayan Kusmiantha Dusak.
Mulai Februari 2017, Pulau Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah akan mengoperasikan peternakan sapi untuk lembaga pemasyarakatan (lapas) industri. Hal tersebut disampaikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian hukum dan HAM (Kemenkum HAM) I Wayan Kusmiantha Dusak.
"Di situ (Pulau Nusakambangan) kita akan bangun lapas industri untuk peternakan. Kemarin, kita mendapat anggaran APBN-P itu salah satunya untuk Lapas Nirbaya (lokasi lapas industri). Seperti apa profilnya? Itu khusus untuk peternakan sapi," katanya, Jumat (13/1).
Dusak mengemukakan pada awalnya akan masuk 150 ekor sapi di lahan penggembalaan seluas tiga hektare. Lebih jauh, ia mengemukakan narapidana penghuni lapas industri akan menjadi tenaga utama dalam industri penggemukan sapi.
Dia mengemukakan, saat ini telah melakukan penjajakan minat pasar kepada pelaku usaha, perbankan serta organisasi internasional. Tak hanya itu, pemerintah juga akan menggandeng pelaku agrobisnis dan peternakan di Indonesia untuk investasi pengambangan lapas industri.
"Kami kemarin sudah sounding market ke perusahaan-perusahaan penggemukan untuk bisa berinvestasi di Nusakambangan. Untuk membuat industri penggemukan sapi," jelasnya.
Untuk mendukung peternakan sapi di pulau penjara, pihaknya menyiapkan area padang rumput dan menanam rumput gajah di sejumlah lokasi untuk pakan ternak. Padang rumput tersebut, lanjutnya, dibangun untuk memanfaatkan lahan tidur di Pulau Nusakambangan yang selama ini tak terkelola.
"Selain peternakan, lapas industri juga akan menjadi pembinaan khusus pendidikan dan keterampilan untuk bekal napi saat sudah bebas. Keterampilan yang diajarkan antara lain agrobisnis, industri manufaktur dan jasa," ujarnya.
Untuk mengembangkan lapas industri, pihaknya akan menggandeng Bappenas, kementerian pertanian, kementerian perhubungan, badan usaha, perbankan, lembaga swadaya masyarakat nasional dan internasional serta Kamar Dagang Indonesia (Kadin).(mdk/dan)