Pemerintah Antisipasi Lonjakan Tindak Kriminal Akibat PHK Saat Corona
Pemerintah saat ini sedang menyusun skema antisipasi lonjakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Hal tersebut juga bertujuan agar stabilitas keamanan tetap terjaga.
Pemerintah saat ini sedang menyusun skema antisipasi lonjakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Hal tersebut juga bertujuan agar stabilitas keamanan tetap terjaga.
"Isu keamanan termasuk hal yang KSP pantau. Meningkatnya angka pengangguran, misalnya, perlu diantisipasi agar dampaknya tidak menimbulkan konflik sosial dan keamanan," kata Plt. Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani, dalam rapat koordinasi terkait Potensi Gangguan Keamanan selama Penanganan COVID-19 dengan Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (15/4).
Tidak hanya itu, Kabaintelkam Polri, diwakili oleh Direktur Keamanan Negara, Brigjen Pol Umar Effendi membenarkan adanya risiko peningkatan tindakan kriminal yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Terutama kata dia dalam konsidi saat ini.
"Untuk itu, kami sudah berkoordinasi hingga level Polsek agar terus melakukan pengawasan dan pembinaan," jelas Umar.
Polisi Siap Jadi Garda Terdepan Jaga Keamanan
Kemudian, Umar juga menegaskan pihaknya akan berada di garda terdepan untuk menjaga keamanan masyarakat. Yaitu kata dia dengan cara menggunakan pendekatan preventif dan persuasif dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat.
Tidak hanya itu, pihaknya bersama TNI sudah bekerja sama yaitu dengan membuka dapur umum di 34 provinsi untuk masyarakat yang membutuhkan makanan. Polri juga sudah memberikan bantuan lebih dari 600.000 paket kepada masyarakat.
"Mengawal distribusi program jaringan pengaman sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19," ungkap Umar.
(mdk/bim)