Pembentukan DOB Kabudaya Perbatasan segera dilaporkan ke Jokowi

Menurutnya, PP pembentukan DOB masih menunggu RPP Desertada yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Namun, tidak menutup kemungkinan ada kondisi-kondisi tertentu yang sangat ekstra sehingga pembentukan Kabudaya Perbatasan dipercepat.

2017-03-16 22:17:00

Presiden Jokowi

Dewan Ketahanan Nasional, Mayjen TNI Aris Martono Haryadi mengatakan, pihaknya akan segera melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembentukan DOB Kabudaya Perbatasan. Menurutnya, sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, tentu harus tercipta kesejahteraan dari segala aspek di daerah tersebut.

Oleh karena itu, ia menilai Pembentukan DOB Kabudaya Perbatasan layak direalisasikan dan akan direkomendasikan kepada kementerian terkait.

"Di samping sebagai bentuk aktualisasi dari Nawacita, kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan juga akan membendung ketergantungan pola hidup terhadap negara tetangga," kata Mayjen TNI Aris, Kamis (16/3).

Aris Martono mengungkapkan, PP pembentukan DOB masih menunggu RPP Desertada yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Namun, tidak menutup kemungkinan ada kondisi-kondisi tertentu yang sangat ekstra sehingga pembentukan Kabudaya Perbatasan dipercepat.

"DOB Kabudaya Perbatasan layak untuk dimekarkan sebagai pengikat entitas wilayah perbatasan darat Kabudaya dengan sabah, demi katahanan Nasional serta sebagai marwah bangsa dan keutuhan NKRI," jelasnya.

"Memang daerah ini sangat layak untuk dimekarkan, potensinya luar biasa sudah mampu membiayai diri sendiri dan tidak akan terlalu membebani fiskal negara," sambungnya.

Apalagi, lanjut dia, Bupati Nunukan saat ini, Bu Asmin Laura justru mendorong bahkan merekomendasikan pembentukan DOB Kabudaya Perbatasan. Gubernur bahkan sudah mendapat persetujuan dari DPD dan komisi II DPR.

"Tentu Bupati juga melakukan hal tersebut karena menyadari bahwa daerah ini pantas dimekarkan," katanya.

Selain segudang benang kusut persolan perbatasan, rentan kendali pemerintahan yang jauh yang membuat daerah seperti ini tetap terbalakang padahal sebelah utara ada kota-kota besar, seperti Sabah.

Selanjutnya, Kata Aris, banyak pemekaran sebelumnya yang justru setelah Daerah Otonomi Baru disetujui dan dibentuk justru mengharap APBN.

"Tapi jika kita lihat di DOB Kabudaya Perbatasan seperti apa yang kami lihat langsung di lapangan dan kajian kami tadi, daerah ini jika terbentuk menjadi DOB (daerah otonomi baru), sangat tidak akan membabani fiskal negara," papar Jenderal Bintang Dua tersebut.

Pembentukan DOB Kabudaya Perbatasan mencakup 6 Kecamatan yakni, Kecamatan Sebuku,Tolin Onsoi, Sembakung, Sembakung Atulai, Lumbis dan Lumbis Ogong ini memang sempat menjadi isu nasional karena diwilayah tersebut terdapat OBP (outstanding boundary problem) atau wilayah yang masih dalam pembahasan batas antara RI-Malaysia yang terluas di Indonesia pada bagian darat berada di Kecamatan Lumbis Ogong.

"Pembentukan DOB Kabudaya tujuanya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, baik itu sifatnya infrastruktur maupun aspek lainnya. Jika kita lihat kondisi pelayanan publik di daerah ini yang justru lebih dekat ke Malaysia atau ke Kabupaten lain, maka wajar jika tuntutan pemekaran wilayah ini direalisasikan," jelasnya.

(mdk/msh)