Pembangunan gedung bangunan harus penuhi aspek Andalalin

Acara ini dihadiri peserta sebanyak 91 orang yang berasal dari lingkungan Kemenhub sendiri, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dan Dinas Perhubungan seluruh Indonesia.

Kebutuhan tenaga ahli Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) semakin hari semakin tinggi karena persyaratan pendirian suatu bangunan harus sudah memenuhi rekomendasi dari Tim Andalalin yang telah mengantongi sertifikat andalalin. Demikian disampaikan Pandu Yunianto, Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat saat membuka ujian sertifikasi andalalin seluruh Indonesia.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kembali mengadakan sertifikasi andalalin bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Perhubungan seluruh Indonesia. Bertempat di The Magani Hotel and Spa Legian Kuta Bali acara ini berlangsung selama 3 hari mulai dari 19 hingga 21 Juli mendatang.

Acara ini juga diapresiasi oleh Kadishub Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Agung Sudarsana yang menganggap pentingnya andalalin. "Karena sudah banyak kejadian yang terjadi di Bali, banyak bangunan mengajukan IMB namun tidak bisa dipenuhi karena tidak menganggap penting andalalin. Jika ada bangunan yang melanggar amdal dan andalalin harus ditolak, karena sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar Agung.

Sertifikasi andalalin kali ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sejak tahun 2012 dan sampai tahun 2017 sudah mencapai angkatan ke XV dan dari tahun ke tahun jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini terus bertambah.

"Saat ini banyak bangunan telah memenuhi Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) namun banyak yang belum memenuhi andalalinnya, tugas kalian inilah yang selain menjadi penilai andalalin juga harus bisa menjadi pensosialisasi tentang beda amdal dan andalalin," kata Pandu.

"Setelah melalui proses lulus tidaknya persyaratan andalalin pada suatu bangunan, tugas tim penilai andalalin adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan apakah sesuai atau tidak dengan apa yang telah direkomendasikan," lanjut Pandu. "Serta dalam pelaksanaan permohonan pelayanan andalalin agar dapat dilayani dengan santun, tepat waktu dan dipermudah dalam pengajuannya," ungkapnya.

Acara ini dihadiri peserta sebanyak 91 orang yang berasal dari lingkungan Kemenhub sendiri, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), dan Dinas Perhubungan seluruh Indonesia.