Pelemahan Pegawai Dinilai Semakin Memperkuat Dukungan Kepada KPK

Pelemahan KPK dinilai sudah ada sejak periode pertama Jokowi, tahun 2015. Agenda revisi UU KPK tercatat sudah berjalan namun memang fasen

2021-09-28 16:37:01

KPK

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko menilai publik sudah lelah menaruh harapan besar pemberantasan korupsi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Dadang, kelelahan publik itu setelah sikap Presiden Jokowi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas korupsi lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Sebagian orang sudah tidak mau nagih lagi terkait pemberantasan korupsi (ke presiden), kalau mau spesifik ada survei khusus akan lebih kelihatan karena lebih banyak yang kecewa," kata Dadang dalam diskusi daring bersama ICW bertema 'Menghitung Hari Menanti Sikap Presiden' dalam menyikapi babak akhir polemik tes wawasan kebangsaan (TWK), Selasa (28/9).

Dadang mencatat, asa yang sirna terhadap Presiden Jokowi atas komitmennya terhadap pemberantasan korupsi disebabkan banyaknya sejumlah kerusakan yang semakin sulit diperbaiki ejak periode pertama. Berkaca pada negara-negara lain, kata Datang, pelemahan badan antikorupsi itu biasa terjadi di tiga ranah.

Pertama melalui institusinya atau organisasinya, kemudian orang-orangnya dan aturan main aspek hukumnya atau prosedurnya.

Menurut Dadang, serangan terhadap orang di KPK sudah lama terjadi. Mulai dari cicak buaya jilid 1 sampai 3. Hal itu merupakan pembuktian akan serangan terhadap orang di tubuh KPK nyata terjadi.

"Namun tidak menyurutkan dukungan publik ke KPK, malah justru memperkuat," kata Dadang.

Dadang melanjutkan, cara tersebut nyatanya dipelajari oleh buaya dalam melemahkan KPK. Bahkan Dadang menyebut, buaya tersebut adalah buaya yang cerdas.

"Buaya ini buaya yang cerdas dan belajar gimana melemahkan KPK, saya kira pelemahan organisasi dan aturan main," beber Dadang.

Pelemahan KPK Sejak Jokowi Periode Pertama

Dadang mengevaluasi, pelemahan KPK sudah ada sejak periode pertama Jokowi, tahun 2015. Agenda revisi UU KPK tercatat sudah berjalan namun memang fasenya masih naik dan turun akibat suara publik, baik di DPR dan Istana

"Tapi kenapa revisi di 2019 itu berhasil? menurut saya tidak lepas keberhasilan konsolidasi politik Jokowi, jelang dan setelah pemilu periode kedua. Ketika Jokowi bilang tidak ada beban lagi masuk peridoe dua, itu statement ke siapa?" tanya Dadang.

Dadang berasumsi, pernyataan itu bisa diarahkan ke publik atau elite politik. Namun jika dilihat trendnya saat ini, dalam dua tahun terakhir tidak ada beban dimaksud Jokowi adalah tidak adanya beban kepada elite politik yang mendukung pelemahan KPK.

Reporter: Muhammad Radityo Priyasmono
Sumber: Liputan6.com

(mdk/gil)