Pekan ini, KPK buka pendaftaran Deputi Penindakan & Direktur Penyidikan

Febri menyampaikan pihaknya hanya bisa memastikan ada enam orang dari Polri yang diusulkan; tiga calon deputi dan tiga calon direktur. Sedangkan Kejaksaan mengusulkan tujuh nama. Selain itu KPK juga menjaring nama dari internal.

2018-03-05 22:14:55

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar proses seleksi terbuka untuk pengisian Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan. Deputi Penindakan Heru Winarko telah dilantik sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Budi Waseso yang memasuki masa pensiun. Sedangkan Direktur Penyidikan KPK Aries Budiman ditugaskan kembali ke kepolisian.

Polri dan Kejaksaan telah mengusulkan 13 nama untuk mengganti dua jabatan lowong itu. Terkait siapa saja daftar 13 nama itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah enggan menyebutkan.

"Saya belum dikirimkan daftar nama tersebut dan saya kira itu domain dari proses seleksi yang ada di KPK ya," kilahnya.

"Kalau kemudian pihak Polri atau pihak Kejaksaan sebagai bagian dari katakan lah transparansi membuka itu ke publik silakan saja. Namun kami dari KPK kami tidak bisa mengonfirmasi hal tersebut," lanjutnya menanggapi beredarnya beberapa nama yang diusulkan tersebut, Senin (5/3) malam di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Tapi prosesnya masih sangat awal ya. Baru proses pendaftaran sampai mungkin sampai minggu ini ya proses pendaftaran. Nanti kita akan lakukan seleksi tahapan lebih lanjut," kata mantan aktivis ICW ini.

Febri mengatakan sampai saat ini Deputi Penindakan masih dijabat Heru Winarko walaupun telah resmi dilantik sebagai Kepala BNN. Pasalnya sampai dengan hari ini masih ada beberapa proses administrasi yang harus diselesaikan sebelum meninggalkan KPK.

"Keppresnya sudah Kepala BNN tapi di sana kan tidak dibunyikan juga terkait dengan pemberhentian. Karena pemberhentian pegawai KPK tentu oleh pimpinan. Kita akan proses segera hal tersebut. Poin paling utama adalah agar pelaksanaan tugas di KPK kemudian tidak terhambat dalam masa transisi ini," paparnya.

Terkait posisi Aries Budiman yang akan diganti, Febri mengatakan ada penugasan lain di Polri yang mana merupakan lembaga asalnya. Pegawai KPK yang berasal dari lembaga lain seperti Polri, Kejaksaan, dan kementerian statusnya ialah pegawai negeri yang dipekerjakan.

Febri menampik digesernya Aries Budiman dari KPK akibat konflik internal beberapa waktu lalu dengan Novel Baswedan. "Jadi kita lihat ini dalam lingkaran yang berbeda atau proses yang berbeda. Di satu sisi ada penugasan dari instansi asal. Di sisi lain ada penegakan etika di internal yang juga berjalan," tutupnya.

(mdk/fik)