Pejabat yang tidak paham insiden Tolikara lebih baik diam

Beberapa pernyataan mungkin berniat meredam, namun justru bisa disalahartikan.

Insiden bentrokan saat Salat Idul Fitri di Kabupaten Tolikara, Papua, memicu komentar dari beragam pihak. Pejabat negara, politisi, LSM, ramai-ramai angkat suara.

Pihak-pihak yang tak memahami persoalan diminta tidak memberikan pernyataan. Dikhawatirkan justru memperkeruh keadaan dan membuat konflik meluas.

Hal itu disampaikan mantan Ketua MK yang kini menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie‎. Menurutnya, percayakan pada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas insiden Tolikara.

Jimly memahami, beberapa pernyataan mungkin berniat meredam, namun justru bisa disalahartikan.

"Jadi kalau tidak paham pejabat-pejabat itu sebaiknya diam biarkan petugas di bidang itu yang membuat statement," kata Jimly di kediamannya, Jakarta, Minggu (19/7).

Jimly mendorong kepolisian mengusut tuntas insiden tersebut. Sebab, insiden ini bisa dikategorikan pelanggaran HAM.

"Ini pelanggaran HAM berat. Harus diusut, ini terorisme dan pelanggaran berat," tegas dia.

Namun, Jimly mengingatkan, dalam pengusutan insiden ini harus sesuai fakta-fakta di lapangan. Sehingga tidak ada lagi yang mengaitkan insiden tersebut dengan persoalan lain.

"Itu lah pokoknya fakta-fakta harus dihimpun, jangan sampai kasus ini melebar ke masalah-masalah yang lain," ucapnya.