LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. PERISTIWA

Pejabat Pemprov DKI Mundur, DPR Minta Anies Baswedan Introspeksi

Dia bilang, sebaiknya Kemendagri, KASN dan BKN mulai melakukan kajian mendalam atas masalah-masalah di dalam birokrasi Pemprov DKI.

2021-05-25 17:44:33
Pemprov DKI
Advertisement

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim menyoroti banyaknya pejabat Pemprov DKI yang mundur di era Gubernur Anies Baswedan. Luqman menyebut, ada masalah serius pada kepemimpinan Anies.

"Kejadian-kejadian itu mengisyaratkan ada masalah serius dalam manajemen kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan," ujarnya kepada wartawan, Selasa (25/5).

"Pengunduran diri banyak pejabat di lingkungan Pemprov DKI dan sikap boikot ASN DKI terhadap lelang jabatan eselon II belakangan ini, sungguh kejadian yang memperihatinkan," tambah dia.

Advertisement

Dia bilang, sebaiknya Kemendagri, KASN dan BKN mulai melakukan kajian mendalam atas masalah-masalah di dalam birokrasi Pemprov DKI. Sehingga, bisa mengetahui penyebab mundurnya para pejabat itu.

"Apakah terkait langsung dengan kapasitas manajerial kepemimpinan Gubernur Anies? Atau terkait dengan sikap kepemimpinan Gubernur yang mengganggu kondusifitas lingkungan kerja Pemprov? Semua perlu dicari akar masalahnya secara terang," ucapnya.

Terpenting, kata di, pihak-pihak yang memiliki kewenangan terhadap pembinaan pemerintah daerah dan ASN perlu segera turun tangan. Dia tak ingin kejadian di DKI dibiarkan berlarut agar pelayanan pemerintah kepada rakyat tidak berlama-lama terganggu.

Advertisement

"Kepada Gubernur Anies, saya minta agar melakukan intropeksi. Tidak perlu malu mengakui kekurangan-kekurangan manajerial dalam memimpin Pemprov DKI," kata politisi PKB ini.

"Jika Gubernur Anies bersedia terbuka mengakui ketidakmampuannya dalam memimpin birokrasi, akan sangat membantu pemerintah pusat untuk memperbaiki kehidupan birokrasi di DKI. Tolong jangan korbankan hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan," tambah Luqman.

Baca juga:
Wagub DKI Sebut Mengatasi Banjir di Jakarta Perlu Proses dan Waktu
Pengamat Nilai ASN DKI Ogah Naik Jabatan Khawatir Ada Perintah Tumpang Tindih
Wagub DKI Sebut Hak Pribadi Alvin Wijaya Mundur dari TGUPP
Rapat Kerja dengan DMI Jakarta, Wagub Riza Patria Sosialisasi Dana BOTI
Kasus Korupsi Pengadaan Tanah di Jaktim, KPK Panggil Kepala BPKD DKI

(mdk/ray)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.