PDIP Pertanyakan Politik Luar Negeri era Prabowo: Masih Bebas Aktif atau Sudah Tunduk Hegemoni Negara Adidaya?
Pancasila bukan sekadar jargon politik, melainkan sebagai ideologi geopolitik dan instrumen pembebasan ekonomi rakyat kecil.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menggelar Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Kegiatan digelar di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (1/6).
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto bertindak sebagai inspektur upacara menegaskan kembali pentingnya memandang Pancasila bukan sekadar jargon politik, melainkan sebagai ideologi geopolitik dan instrumen pembebasan ekonomi rakyat kecil.
"Pancasila mengandung suatu tekad untuk membebaskan rakyat Indonesia dari berbagai belenggu penjajahan dan penindasan," kata Hasto dalam sambutannya, Senin (1/6).
Hasto mengkritik adanya pergeseran arah bangsa dari cetak biru pembangunan yang pernah dirancang oleh para pendiri bangsa, terutama terkait kemandirian ekonomi dan posisi Indonesia di kancah global.
Hasto memaparkan, Pancasila pada era Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno dipahami secara luas sebagai gagasan kolektif yang menempatkan Indonesia pada posisi strategis di mata dunia.
Dia mengingatkan hal demikian sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenai cita-cita besar tersebut.
"Dalam visi geopolitik Bung Karno, Indonesia harus dipimpin oleh ide, yakni suatu tekad untuk menjadi negara terkuat di Samudra Indonesia dan menjadi pintu gerbang masa depan dunia di Samudra Pasifik," ujarnya.
Untuk menopang visi global ini, Hasto menjelaskan, pembangunan masa lalu berbasis pada riset ilmiah dan penguasaan ilmu pengetahuan yang menempatkan perguruan tinggi sebagai pusat peradaban (City of Intellect), khususnya dalam mengelola kekayaan kelautan di kawasan Indonesia Timur.
Namun, Hasto menyayangkan, arah strategis tersebut kini telah mengalami pergeseran. Hasto melontarkan pertanyaan kritis terkait independensi sikap politik luar negeri Indonesia saat ini.
"Banyak yang mempertanyakan misalnya, apakah politik luar negeri Indonesia masih bebas aktif? Ataukah sudah tunduk pada hegemoni negara adidaya? Apakah partisipasi rakyat yang bersifat organik dalam kegiatan perekonomian nasional masih diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang, atau setiap kebijakan muncul dan ditentukan dari atas," paparnya.
Hasto pun dalam pidato tajam mengulas realitas penderitaan dan beban ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat di sektor riil. Menurutnya, implementasi demokrasi ekonomi saat ini masih jauh dari keadilan sosial yang dicita-citakan pada 1 Juni 1945.
PDI Perjuangan menyoroti kondisi ekonomi nasional di kuartal pertama tahun 2026 yang dinilai berada dalam fase mengkhawatirkan akibat kebijakan yang dinilai terlalu populis demi kepentingan elektoral semata.
"Dalam perspektif ini pun, Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang sangat-sangat serius terhadap fiskal, moneter, dan kehidupan perekonomian di sektor riil," ucapnya.
"Defisit transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN kita sangatlah mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang," sambungnya.
Dampak Salah Urus Kebijakan Ekonomi
Dampak dari salah urus kebijakan ekonomi tersebut, lanjut Hasto, langsung menghantam stabilitas hidup harian masyarakat kecil di akar rumput.
"Terlebih dengan pelemahan rupiah akhir-akhir ini yang menggambarkan adanya persoalan yang bersifat struktural dan ada persoalan terkait dengan kepercayaan. Berbagai persoalan kenaikan harga kebutuhan pangan rakyat, kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja, kini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan."
Pentingnya Kedaulatan Ekonomi ke Rakyat
Sebagai solusi, Hasto menekankan pentingnya mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi. Negara harus hadir menjamin agar kekayaan alam benar-benar dikonversi menjadi kemakmuran bagi rakyat banyak, bukan segelintir elite.
"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat terpenting adalah rakyat sebagai dasar kebijakan, orientasi, dan pihak yang mendapat kemanfaatan tertinggi atas pendayagunaan seluruh kekayaan negara," pungkasnya.