PDIP Ingatkan Sanksi Tegas Pengusaha Langgar Protokol New Normal
"Di sisi lain, harus ada reward dan punishment, kepada instansi/perusahaan yang mematuhi dan di sisi lain jika ada yang melanggar protokol kesehatan," kata dia.
Anggota Komisi IX Fraksi PDIP Nabil Haroen meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi berkala jika kebijakan new normal diterapkan. Caranya evaluasi berdasarkan kurva dan jumlah korban Covid-19. Menurut Nabil, hal ini diperlukan jika kasus makin memburuk.
"Pemerintah harus terus menerus mengevaluasi kebijakan/protokol new normal. Secara periodik harus ada evaluasi berdasar kurva, serta indikasi penyebaran dan jumlah korban," ujarnya kepada wartawan, Selasa (26/5).
"Ini penting agar bisa diambil langkah cepat untuk penanganan Covid-19, jika ada kasus yang memburuk," jelasnya.
Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada situasi Pandemi. Aturan ini merupakan panduan protokol new normal untuk dunia usaha. Hari ini, Presiden Joko Widodo mulai meninjau sarana publik hingga mal.
Nabil mengingatkan, pemerintah tidak lengah agar penanganan Covid-19 dapat tuntas. Dia berharap, ada hukuman bagi perusahaan yang melanggar protokol new normal ini.
"Di sisi lain, harus ada reward dan punishment, kepada instansi/perusahaan yang mematuhi dan di sisi lain jika ada yang melanggar protokol kesehatan," kata dia.
Nabil menuturkan, pemerintah harus terbuka dengan data. Karena dengan transparansi data dapat melakukan analisa kebijakan dan evaluasi dengan baik.
"Jika data-data yang dibuka itu sesuai dengan fakta, bisa dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan kaidah sains, maka akan lebih mudah dalam analisa kebijakan serta memetakan langkah-langkah selanjutnya," kata dia.
(mdk/rnd)