Parlemen luar negeri pertanyakan status Setnov dalam korupsi e-KTP

Nurhayati berdalih untuk kepentingan diplomasi antar negara, pihaknya pun menjawab dengan penuh kehati-hatian. Terlebih, saat ini, Wakil ketua DPR Fadli Zon sebagai perwakilan dari Parlemen Indonesia menjadi Ketua Eksekutif 'Global Parliamentary Against Corruption' .

Parlemen luar negeri kini tengah mempertanyakan kejelasan status Ketua DPR Setya Novanto dalam pusaran kasus korupsi e-KTP. Demikian diungkapkan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Nurhayati Ali Assegaf.

Nurhayati mengungkapkan pihaknya menerima banyak surat dari parlemen negara lain yang menanyakan hal tersebut.

"Saya sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen, kami mendapatkan banyak sekali surat dari parlemen luar negeri yang menanyakan bagaimana kejelasan kasus Novanto. Ini kami masih menunggu jawaban karena menjadi bagian dari tugas diplomasi parlemen," kata Nurhayati di Jakarta, Senin (27/11).

Nurhayati berdalih untuk kepentingan diplomasi antar negara, pihaknya pun menjawab dengan penuh kehati-hatian. Terlebih, saat ini, Wakil ketua DPR Fadli Zon sebagai perwakilan dari Parlemen Indonesia menjadi Ketua Eksekutif 'Global Parliamentary Against Corruption' .

"Ini juga kita harus menjawabnya dengan sangat hati-hati karena ini menyangkut nama besar institusi DPR dan juga Indonesia," tuturnya.

Sementara itu menurut dia, Fraksi Demokrat masih menunggu proses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Maksud kami kan selama ini MKD sudah melakukan tugasnya misal ada sampai anggota yang sampai dipecat karena KDRT, jadi ini MKD segera akan memproses keputusannya ada di MKD tapi saya kira akan berjalan," tandasnya.