Para pensiunan jenderal TNI AD dukung KPK

Para jenderal purnawirawan itu meminta KPK mengusut semua korupsi kelas kakap.

Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) berulang tahun yang ke-9. Dalam acara yang dihelat di Sekretariat Pengurus Pusat PPAD di jalan Matraman Raya no 114, Jakarta Timur ini, Ketua Umum PPAD Letjen Soeryadi mengkritik sikap pemerintah yang masih jauh dari spirit Pancasila dan UUD 1945. Malah pemerintahan yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono selama kurang lebih 8,5 tahun ini lebih condong ke arah liberal.

"Demokrasi kita, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, telah diganti dengan sistem yang amat liberal," kata Soeryadi dalam kata sambutannya, Senin (6/8).

Dia pun prihatin atas banyaknya kasus korupsi yang sering muncul dan tidak lain pelakunya adalah para elite politik baik dalam pemerintahan maupun dalam parlemen. Soeryadi pun berharap pemerintah bisa berbenah diri dan segera mengusut tuntas kasus korupsi yang sampai saat ini belum terselesaikan.

"Kami meminta (pemerintah) menindak semua kasus korupsi tanpa tebang pilih dan segera diselesaikan semua kasus besar korupsi yang tertunda bahkan menguap seperti kasus Bank Century, IT KPU, rekening gendut, dan lainnya. Dalam hal ini PPAD mendukung penuh KPK sepenuhnya," ujarnya.

Selain korupsi, Soeryadi mencoba mengkritisi putusan MK yang memperbolehkan atheisme dan komunis berada di Indonesia. Menurutnya, kedua paham tersebut tidak memiliki tempat di negeri ini karena bertentangan dengan sila pertama Pancasila yang menjadi Garis Besar Haluan Negara (GBHN) rakyat Indonesia.

"Karenanya pemerintah agar tetap melarang kedua paham tadi untuk berkembang dan semua lembaga keagamaan dihimbau untuk berupaya keras mencegah berkembangnya kedua paham tadi yang anti Pancasila," pungkasnya.

PPAD sendiri merupakan perkumpulan para purnawirawan TNI AD. Para tokohnya antara lain Letjen Kiki Syahnakri, Jenderal Widjojo Suyono, Jenderal Agustadi Sasongko, Jenderal Try Sutrisno, Jenderal Tyasno Sudarto.