Panglima TNI didemo mahasiswa, tuntut setop kekerasan militer

Panglima TNI didemo mahasiswa, tuntut setop kekerasan militer. Kehadiran Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo di Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, Senin (26/9), didemo puluhan mahasiswa. Para mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi menuntut Gatot hentikan kekerasan terhadap masyarakat.

2016-09-26 13:10:22

Panglima TNI Gatot

Kehadiran Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo di Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, Senin (26/9), didemo puluhan mahasiswa. Para mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi menuntut Gatot hentikan kekerasan TNI terhadap rakyat.

Dalam aksinya, mahasiswa memaparkan banyaknya konflik dilakukan aparat TNI dan Polri terhadap rakyat. "Dari catatan akhir tahun 2015, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat lembaga TNI menduduki peringkat ketiga setelah perusahaan dan Polisi sebagai pelaku kekerasan," ujar Koordinator lapangan aksi, Marsha Azka, Senin (26/9).

Dia mencontohkan, kasus di kawasan Urut Sewu, Kebumen, aparat TNI melakukan kekerasan kepada masyarakat karena menolak pemagaran lahan petani digunakan untuk tempat latihan militer. Itu juga terjadi di desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.

"Masyarakat berkonflik dengan PT RSA. Namun, aparat TNI berpihak pada perusahaan dan melakukan intimidasi kepada masyarakat yang mempermasalahkan HGU yang dimiliki perusahaan," ucapnya.

Tak hanya itu, jelas Azka, kebebasan berpendapat juga terancam lantaran banyak kasus pembubaran diskusi dan pemutaran film dilakukan aparat.

"Kasus terakhir yaitu pembubaran Komunitas Perpustakaan Jalanan di Bandung oleh aparat TNI. Bahkan, aparat melakukan pemukulan kepada salah satu anggota komunitas," jelasnya.

Dalam aksinya, massa aksi menuntut agar menghentikan kekerasan terhadap rakyat, TNI angkat kaki dari tanah rakyat. Selanjutnya, hentikan intervensi militer dalam kehidupan sipil dan meminta agar jangan ada lagi pelarangan demonstrasi karena merupakan hak konstitusional rakyat.

(mdk/ang)