Panas Dingin Hubungan Jokowi dan Prabowo Bersatu di Pemerintahan
Situasi bulan Januari 2019, sudah agak memanas menjelang debat pilpres.
Tahun 2019 akan berganti 2020. Tak sedikit kejadian dan peristiwa menghiasi tahun 2019, salah satunya hubungan panas dingin Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto.
Situasi bulan Januari 2019, sudah agak memanas menjelang debat pilpres. Saat itu keduanya diusung koalisi partai masing-masing sebagai calon presiden. Tim Jokowi dan Prabowo masing-masing menyiapkan 'peluru' untuk debat perdana yang mengusung tema hak asasi manusia, hukum, terorisme dan korupsi. Nada bicara Jokowi sempat meninggi usai ditanya Prabowo.
Prabowo menilai, penegakan hukum di rezim Jokowi belum adil. Karena ada kepala desa yang mendukungnya malah ditangkap, sementara yang dukung petahana tidak diproses hukum.
"Jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum mekanisme hukum, kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat, jangan kita sering grusa grusu menyampaikan sesuatu," jawab Jokowi dengan nada tinggi.
"Misalnya Jurkam Pak Prabowo, katanya dianiaya mukanya babak belur, kemudian konferensi pers akhirnya apa yang terjadi, ternyata operasi plastik. Ini negara hukum, kalau ada bukti silakan lewat mekanisme," tambah Jokowi.
Dalam debat pilpres kedua di bulan Februari, Jokowi dituding memakai alat bantu dengan earpiece oleh tim Prabowo. Sementara tim Jokowi serang Prabowo terkait Unicorn.
Saat mendekati Pilpres 2019, sejumlah survei menilai Jokowi mengungguli Prabowo. "Saya tidak percaya survei-survei itu, karena survei-survei itu dibayar," tegas Prabowo menanggapi hal itu.
Hingga akhirnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan secara resmi Jokowi menang Pilpres 2019. Jumlah suara sah tercatat 154.257.601. Sementara tidak sah 3.754.905.
"Pasangan nomor urut satu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional. Pasangan nomor urut dua, 68.650.239 atau 44,50 persen dari total suara sah nasional," ujar Komisioner KPU, Evi Novita Ginting, Jakarta, Selasa (21/5) dini hari.
Demo Membakar Jakarta
Usai pengumuman, tim Prabowo menolak tanda tangan hasil rekapitulasi KPU. Mereka menilai ada kecurangan, situasi pun semakin memanas.
Menurut Dahnil yang kala itu menjabat Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, jika Jokowi ingin bertemu Prabowo akan diwakilkan oleh Priyo atau Andre Rosiade. Pertemuan antara Jokowi dan Prabowo pun tak pernah terjadi semenjak saat itu.
Demo demi demo berlangsung di Jakarta dan sebagian daerah lain. Sejumlah pihak meminta Jokowi dan Prabowo segera bertemu agar dapat meredamkan suasana usai demo. Dorongan itu tak hanya berasal dari elite politik saja, para masyarakat juga berharap agar kedua tokoh itu segera bertemu.
Akhirnya, Stasiun MRT Lebak Bulus Jakarta Selatan menjadi saksi bertemunya dua tokoh politik besar, Presiden terpilih Jokowi dan Prabowo Subianto, Sabtu (13/7/2019). Stasiun MRT dipilih menjadi tempat rekonsiliasi atas kesepakatan Jokowi dan Prabowo.
Prabowo jadi Menhan
Hubungan Jokowi dan Prabowo mulai mencair usai pertemuan demi pertemuan. Usai dilantik 20 Oktober 2019 untuk periode pemerintahan kedua, Jokowi mengungkapkan akan mengambil calon menteri dari Gerindra.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menunjuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan Periode 2019-2024. Penunjukan itu diumumkan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin di Tangga Istana Merdeka, Rabu (23/10).
"Kemudian Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Beliau lebih tahu dari saya," kata Jokowi yang disambut hormat Prabowo.
November lalu, Jokowi mengingatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) tak hanya sekedar berorientasi terhadap proyek saja. Jokowi meminta Prabowo juga meningkatkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
(mdk/ded)