PAN: DPR tidak bertanggung jawab atas kenaikan BBM

Argumen untuk menaikkan harga BBM lemah dan jauh dari nalar masyarakat.

2014-11-18 09:33:24

BBM Naik

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM subsidi tidak tepat dilakukan saat ini. Pasalnya, masyarakat banyak yang tidak siap dengan keputusan tersebut. Dampak sosial kenaikan BBM tentu akan sangat tinggi.

Selain itu, lanjut dia, argumen untuk menaikkan harga BBM lemah dan jauh dari nalar masyarakat. Apalagi, Jokowi, lanjut dia, presiden yang dinilai dekat dengan rakyat.

"Kalau memang alasannya karena defisit APBN, pemerintah semestinya perlu menjelaskan defisit seperti apa yang dimaksud. Selain itu, perlu juga dijelaskan mengapa menaikkan harga BBM yang dijadikan pilihan dalam menanggulangi defisit tersebut," kata Saleh dalam pesan singkat kepada wartawan, Selasa (17/11).

Saleh berpendapat, jika memang kenaikan BBM ini didasari oleh defisit anggaran, sudah semestinya Jokowi konsultasi dulu ke DPR. Sebab, yang menyusun anggaran adalah pemerintah bersama DPR.

"Pandangan-pandangan DPR tentu perlu didengar dan dijadikan referensi. Dengan begitu, kenaikan BBM ini tidak terkesan menjadi keputusan sepihak pemerintah," tegas dia.

Namun nyatanya DPR tak diberikan pandangan soal kenaikan BBM ini. Oleh sebab itu, Saleh menekankan, Parlemen tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi nantinya setelah kenaikan BBM.

"APBN itu disusun oleh pemerintah bersama DPR. Karena itu, kalau ada defisit, tentu perlu dibicarakan dengan DPR. Kalau dinaikan sendiri, DPR tentu tidak bisa diajak untuk bertangung jawab," tutur Ketua Komisi VIII DPR ini.

Saleh mencontohkan, pada periode lalu pemerintahan yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu berkonsultasi dengan DPR sebelum menaikkan BBM. Dengan begitu, DPR dapat memahami alasan kenaikan BBM yang dilakukan pemerintahan SBY.

"Pada periode yang lalu, ketika pemerintah hendak menaikkan BBM, selalu ada konsultasi dengan DPR. Dengan begitu, DPR juga bisa memahami rasionalisasi di balik kenaikan harga BBM. Dan kalau sudah diputuskan bersama, DPR juga otomatis memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan," pungkasnya.

(mdk/cob)