Operator Tol Pejagan-Pemalang diminta tanggungjawab kasus Tol Brexit

"Peristiwa tersebut sangatlah memalukan bangsa Indonesia. Kami tidak rela Presiden Jokowi menjadi tumbal."

Parahnya kemacetan di jalur Tol Pejagan-Pemalang pada musim mudik tahun ini membuat sekelompok masyarakat meminta PT Waskita Karya bertanggungjawab. Apalagi dalam kemacetan itu hingga menimbulkan belasan korban jiwa.

Kemacetan parah terjadi di pintu keluar Tol Brebes atau dikenal 'Brexit'. Peresmian jalan Tol Pejagan–Pemalang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Juni 2016 lalu, dianggap terlalu memaksakan.

Massa tergabung dalam Jaringan Rakyat Korban (Jarak) Tol Brexit, menyampaikan bahwa penggunaan jalur tol ituterkesan dipaksakan pihak PT Waskita Karya sebagai pelaksana proyek. Koordinator Advokasi Jarak Tol Brexit, Laode Kamaludin mengatakan, Dirut PT Waskita Karya M Choliq terlalu meyakinkan Jokowi bahwa jalan itu sudah bisa digunakan.

"Dariinfo yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang akhir mendatangkan musibah mudik paling terhoror di tahun 2016. Peristiwa tersebut sangatlah memalukan bangsa Indonesia. Kami tidak rela Presiden Jokowi menjadi tumbal dalam pasca peresmian Tol Brebres Timur atau Brexit," tegas Laode dalam keterangannya, Jumat (29/7).

Pihaknya juga meminta Jokowi segera mengevaluasi M Choliq sebagai Dirut Waskita Karya. Sebab, perusahaan dianggap itu sudah memberikan informasi tidak benar. "Akhirnya berdampak buruk kepada gagalnya pemerintahan dalam menjalankan pelayanan terhadap rakyat Indonesia," ujarnya.

Laode juga meminta BPK RI segera melakukan audit investigasi dalam proyek jalan Tol Pejagan–Pemalang.

"Waskita Karya untuk segera bertanggung jawab, melakukan penyelesaian ganti rugi atas korban yang meninggal di sepanjang Pintu Tol Brexit," terangnya.(mdk/ang)