Negara Tak Akan Ambil Lahan Prabowo Jika Terbukti Produktif

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pemerintah tak akan mengambil lahan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, apabila lahan itu masih produktif dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat. Pemerintah hanya akan menarik konsesi terhadap perusahaan atau perorangan yang tak mampu mengelola lahan.

2019-02-19 21:23:56

Debat Capres

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan pemerintah tak akan mengambil lahan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, apabila lahan itu masih produktif dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat. Prabowo memiliki ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dan Aceh lewat skema Hak Guna Usaha (HGU).

"Kemarin kan disampaikan bahwa lahan pak Prabowo lahan yang produktif. Kalau lahan itu digunakan tak akan ditarik oleh negara," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/2).

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan, pemerintah hanya akan menarik konsesi terhadap perusahaan atau perorangan yang tak mampu mengelola lahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga sudah mengambil lahan-lahan yang tidak digunakan atau idle agar dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.

"HGU-HGU yang terlantar, yang selama ini tidak digunakan, itu yang ditarik," ucapnya.

Sebelumnya, dalam debat capres yang digelar Minggu (17/2), Jokowi mengungkap, Prabowo Subianto memiliki ratusan hektare lahan yang berada di Kalimantan dan Aceh Timur. Rinciannya, sebesar 220.000 hektare lahan di Kalimantan dan 120.000 hektare di Aceh Tengah.

"Pembagian yang tadi sudah disampaikan 2,6 juta hektare agar produktif. Kita tidak memberikan gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo punya lahan luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektare, dan 120.000 hektare di Aceh Tengah. Ingat, pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya," kata Jokowi.

Sementara di pernyataan penutup, Prabowo menjawab serangan Jokowi itu. Dia mengakui memiliki lahan yang dituduhkan petahana.

"Tanah saya kuasai ratusan ribu hektare benar, itu HGU (hak guna usaha), milik negara," katanya dalam debat capres kedua di Hotel Sultan, Minggu (17/2).

Dia mempersilakan jika negara mau mengambilnya. "Itu benar, negara bisa ambil. Untuk negara saya rela daripada ke orang asing lebih baik saya kelola. Saya nasionalis dan patriot," tegasnya.

Reporter: Lizsa Egeham

(mdk/noe)